Bansos Bogor Ekonomi Hiburan Internasional Jawa Barat Nasional Olahraga Otomotif Pendidikan Politik

Terima Laporan Warga Tak Dilibatkan Kerja, DPRD Kota Bogor Dorong SPPG Prioritaskan Pegawai dari Lingkungan Sekitar

Fikri Rahmat Utama • Jumat, 27 Maret 2026 | 19:48 WIB

Anggota DPRD Kota Bogor, Dedi Mulyono mendorong SPPG memprioritaskan pekerja dari lingkungan setempat.
Anggota DPRD Kota Bogor, Dedi Mulyono mendorong SPPG memprioritaskan pekerja dari lingkungan setempat.

RADAR BOGOR – Keberadaan ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Bogor mendapat perhatian dari DPRD karena dinilai belum sepenuhnya melibatkan masyarakat sekitar dalam pelaksanaannya.

Sejumlah warga bahkan mengaku tidak pernah diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam operasional program tersebut.

Temuan ini disampaikan oleh anggota DPRD Kota Bogor, Dedi Mulyono, setelah melakukan peninjauan langsung dan menyerap aspirasi masyarakat di beberapa wilayah pada Rabu, 25 Maret 2026.

Baca Juga: Bupati Terbitkan Surat Edaran Soal WFH: ASN di Kabupaten Bogor Kerja dari Rumah Setiap Jumat, Hari Rabu Disarankan Pakai Sepeda

Ia menjelaskan bahwa keluhan warga cukup jelas: meskipun aktivitas SPPG berlangsung setiap hari di lingkungan mereka, kesempatan untuk ikut bekerja tidak pernah diberikan.

“Ada warga yang menyampaikan langsung ke saya, SPPG ada di lingkungannya, tapi mereka tidak pernah diajak terlibat, ini harus jadi perhatian serius,” ujar Dedi dalam keterangannya.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa manfaat program belum dirasakan secara merata, khususnya oleh warga yang tinggal di sekitar lokasi fasilitas tersebut.

Baca Juga: Pesta 12 Gol di GBK, Bulgaria Hancurkan Kepulauan Solomon 10-2 dalam Laga FIFA Series 2026

Padahal, operasional SPPG membutuhkan cukup banyak tenaga kerja, mulai dari bagian pengolahan makanan, distribusi, hingga kegiatan harian lainnya yang sebenarnya berpotensi menyerap tenaga kerja lokal.

Dedi menilai, keinginan masyarakat tidaklah berlebihan. Warga hanya berharap dapat dilibatkan dan memperoleh peluang kerja di lingkungan tempat tinggal mereka sendiri.

Ia menekankan bahwa setiap SPPG seharusnya mengutamakan masyarakat setempat, baik di tingkat RT, RW, maupun kelurahan, agar program pemerintah benar-benar memberikan dampak langsung.

Baca Juga: Daftar Wilayah yang Sudah Mencairkan Bansos PKH dan BPNT Tahap 1 2026 Lewat Kantor Pos, Nominal hingga Jutaan Rupiah

Menurutnya, keberadaan SPPG di suatu wilayah seharusnya menjadi kesempatan pertama bagi warga setempat untuk terlibat, sebagai bentuk keadilan dalam pelaksanaan program.

Untuk memastikan proses rekrutmen berjalan tepat sasaran, Dedi juga mendorong keterlibatan pengurus RT dan RW. Ia berpendapat bahwa aparat lingkungan paling memahami kondisi warganya, termasuk siapa yang membutuhkan pekerjaan.

Ia mengingatkan agar peluang kerja yang ada tidak justru diisi oleh pihak luar, sehingga manfaat program bisa dirasakan oleh masyarakat setempat.

Lebih lanjut, Dedi mengingatkan bahwa program sebesar SPPG berpotensi menimbulkan kekecewaan jika tidak dikelola secara baik. Jika warga sekitar tidak dilibatkan, tujuan meningkatkan kesejahteraan justru bisa tidak tercapai.

Ia menilai harapan masyarakat sebenarnya sederhana, yakni memperoleh penghasilan. Jika hal tersebut tidak terpenuhi, warga bisa merasa terabaikan di lingkungannya sendiri.

Baca Juga: Kabar Gembira, KPM Baru Kini Mulai Terima Undangan Bansos PKH dan BPNT Lewat Kantor Pos, Cek Nominalnya di Sini

Berdasarkan data yang ada, saat ini sekitar 125 SPPG telah beroperasi di Kota Bogor. Jumlah tersebut dinilai sebagai potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lingkungan.

Menurut Dedi, jika masyarakat sekitar dilibatkan dalam pekerjaan, maka akan tercipta perputaran ekonomi yang berdampak langsung pada tingkat RT dan RW. Hal inilah yang perlu dijaga agar manfaat program benar-benar optimal.(uma)

Editor : Eka Rahmawati
#kota bogor #SPPG #dprd