RADAR BOGOR – Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) spesifik ke Balai Riset Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan di kawasan Sempur, Kota Bogor, Selasa, 31 Maret 2026.
Sebanyak 12 anggota dewan yang dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, tiba sekitar pukul 09.30 WIB. Rombongan disambut Kepala Balai serta Sekretaris Daerah Kota Bogor, Denny Mulyadi.
Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi terkait inovasi perikanan hingga kondisi sumber daya manusia (SDM) penyuluh di lapangan.
Usai pertemuan, Titiek menyoroti krisis jumlah penyuluh perikanan di Indonesia yang dinilai masih jauh dari kebutuhan ideal.
Politisi Gerindra itu mengungkapkan, saat ini jumlah penyuluh secara nasional masih kurang dari 4.000 orang. Padahal, untuk menjangkau wilayah Indonesia yang luas, dibutuhkan sekitar 12.000 penyuluh.
“Yang ada sekarang kurang dari 4.000 penyuluh, padahal idealnya perlu 12 ribu. Untuk itu, kami dari Komisi IV akan mendorong kementerian terkait agar jumlah penyuluh ini bisa ditingkatkan,” tegasnya.
Penyuluh perikanan memiliki peran krusial sebagai ujung tombak pendampingan nelayan dan pembudidaya. Mereka bertugas mengedukasi, membina, hingga mentransfer teknologi tepat guna seperti sistem bioflok, pengasapan ikan, serta manajemen usaha budidaya.
Selain itu, penyuluh juga berperan dalam penanganan penyakit ikan hingga memfasilitasi akses permodalan bagi pelaku usaha perikanan. Secara kelembagaan, keberadaan dan pengelolaan penyuluh berada di bawah tanggung jawab pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Menurut Titiek, penambahan SDM penyuluh menjadi krusial untuk mengoptimalkan berbagai inovasi yang telah dikembangkan. Mereka pun akan mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memperbanyak jumlah penyuluh perikanan.
“Penyuluh ini yang akan menyampaikan inovasi ke masyarakat. Kalau jumlahnya kurang, tentu tidak maksimal,” ujarnya.
Selain persoalan SDM, Komisi IV juga meninjau berbagai inovasi yang dikembangkan di balai riset tersebut. Salah satunya teknologi pengasapan ikan yang dinilai sederhana namun aplikatif bagi pembudidaya kecil.
Menurutnya, alat tersebut dapat menjadi solusi bagi pembudidaya yang belum memiliki fasilitas pendingin.
“Tadi kami lihat alat pengasapan ikan seperti lele. Jadi pembudidaya yang tidak punya freezer tetap bisa mengawetkan hasilnya sehingga tetap bisa dipasarkan. Alatnya tidak mahal, tapi sangat bermanfaat,” katanya.
Komisi IV pun mendorong agar teknologi tersebut dapat diperbanyak dan dijadikan bagian dari program bantuan pemerintah.
Selain itu, inovasi pakan ikan berbiaya murah yang mampu mempercepat masa panen juga mendapat perhatian. Produk olahan ikan hasil riset dinilai berpotensi mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Inovasi olahan makanannya juga banyak yang potensial untuk menyuplai dapur-dapur MBG,” tandasnya.
Kunjungan ini diharapkan dapat menjembatani kebutuhan pembudidaya di lapangan dengan kebijakan pemerintah pusat, baik melalui dukungan teknologi maupun penambahan tenaga penyuluh perikanan.(uma)
Editor : Eka Rahmawati