RADAR BOGOR — Di tengah polemik kualitas jalan desa yang kerap rusak meski baru dibangun, rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) untuk mengambil alih pembangunan jalan desa menuai dukungan akademisi.
Akademisi Ilmu Komunikasi UIKA Bogor sekaligus kandidat Doktor Komunikasi Politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Yama Sumbodo menilai langkah tersebut sebagai keputusan strategis untuk memastikan standar infrastruktur yang selama ini tidak tercapai di tingkat lokal.
“Ini menunjukkan komitmen pemerintah provinsi menghadirkan layanan publik yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Yama kepada Radar Bogor, Kamis, 20 November 2025.
Menurutnya, ketika provinsi menangani urusan pembangunan jalan, desa dapat lebih fokus pada persoalan mendesak seperti penanganan stunting dan peningkatan kesehatan warga.
“Pendekatan berbasis data yang dilakukan Pemprov Jabar menegaskan tata kelola yang lebih akuntabel dan responsif,” tambahnya.
Yama juga menyoroti instruksi alokasi 7,5 persen APBD untuk perbaikan jalan sebagai sinyal kuat bahwa kepala daerah harus lebih memprioritaskan anggaran pada kebutuhan warga.
“Pemimpin daerah harus mengutamakan kepentingan rakyat, bukan belanja yang tidak berdampak,” tegasnya.
Sementara itu, kebijakan Pemprov Jabar terkait pengambilalihan pembangunan jalan desa sebelumnya disampaikan Gubernur Dedi Mulyadi dalam sebuah acara di Sabuga, Bandung, Selasa, 18 November 2025 lalu sebagai bagian dari strategi percepatan pembangunan infrastruktur dan penguatan layanan kesehatan bagi warga desa. (Cr1)
Editor : Eka Rahmawati