RADAR BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memaparkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bogor, Selasa, 31 Maret 2026. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Bogor menyebut capaian kinerja pemerintah daerah sepanjang 2025 secara umum tidak mengecewakan.
Dalam pemaparannya, ia menyampaikan realisasi pendapatan daerah mencapai Rp3,23 triliun. Sementara itu, realisasi belanja daerah menyentuh Rp3,22 triliun atau 95,43 persen dari pagu anggaran, yang difokuskan pada sektor pendidikan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dari sisi pembiayaan, penerimaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terealisasi sebesar Rp240,84 miliar. Sedangkan pengeluaran pembiayaan tercatat sebesar Rp172,52 miliar.
“Selain aspek fiskal, indikator kesejahteraan juga menunjukkan tren positif. Tingkat ketimpangan pendapatan (Gini Ratio) berhasil ditekan menjadi 0,435 dari sebelumnya 0,477,” sebutnya.
Menurutnya, capaian tersebut tidak lepas dari berbagai program strategis yang dijalankan Pemkot Bogor, di antaranya Bogor Cerdas melalui pembangunan sarana pendidikan dan bantuan bagi siswa kurang mampu, Bogor Sehat melalui peningkatan fasilitas kesehatan dan penanganan lingkungan, serta Bogor Sejahtera yang berfokus pada penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan UMKM.
Pemkot Bogor juga mencatatkan 83 penghargaan di tingkat nasional maupun provinsi sepanjang 2025. Hal ini, kata dia, menjadi bukti kolaborasi seluruh pihak dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Baca Juga: April 2026, Bansos PKH dan BPNT Dikebut: Ada Penyaluran Susulan, Tambahan Beras dan Minyak Goreng
“Capaian ini merupakan hasil kerja bersama. Kami juga mengapresiasi DPRD Kota Bogor atas saran dan kemitraan yang terus terjaga,” ucapnya.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Kalau bicara indikator mikro dan makro, alhamdulillah capaiannya tidak mengecewakan. Tapi ini menjadi PR bagi kita semua untuk terus meningkatkan kualitas masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, menegaskan LKPJ merupakan instrumen penting dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Ia menyebut capaian indikator yang dipaparkan menjadi dasar untuk pembahasan lebih lanjut bersama DPRD.
“Saya yakin indikator mikro dan makro yang disampaikan menunjukkan capaian yang baik. Tapi tentu akan kita bahas dan dalami bersama pemerintah kota dan perangkat daerah,” ujarnya.
Ia berharap, pembahasan LKPJ ini dapat menjadi pijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di tahun-tahun mendatang.
“Mudah-mudahan ini menjadi alat terbaik kita untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik ke depan,” tandasnya. (uma)
Editor : Eka Rahmawati