RADAR BOGOR – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bogor menekankan agar kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tidak hanya terlihat dari capaian angka, tetapi benar-benar dirasakan hingga masyarakat lapisan bawah.
Hal itu disampaikan dalam rapat kerja pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor Tahun Anggaran 2025, DPRD bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi, Selasa, 7 April 2026.
Anggota Pansus LKPJ DPRD Kota Bogor Karnain Asyhar menyampaikan, bahwa LKPJ merupakan dokumen strategis yang tidak sekadar memotret capaian kinerja pemerintah daerah, tetapi juga menjadi pijakan awal dalam menentukan arah pembangunan ke depan.
Menurutnya, LKPJ bukan hanya laporan formalitas tahunan, melainkan instrumen evaluasi substantif untuk mengukur sejauh mana kebijakan dan program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“LKPJ harus mampu menjawab satu pertanyaan utama, sejauh mana kebijakan dan program pemerintah telah dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” ujar Karnain.
Ia mengakui, secara umum capaian makro Kota Bogor pada 2025 patut diapresiasi.
Baca Juga: Kolaborasi Baru, bank bjb dan LLDIKTI IV Jawa Barat Dorong Transformasi Kampus
Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,45 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 79,75, angka kemiskinan turun menjadi 5,89 persen, serta tingkat pengangguran menurun menjadi 7,95 persen.
Di sisi fiskal, pendapatan daerah mencapai Rp3,23 triliun dengan realisasi belanja sebesar Rp3,22 triliun atau lebih dari 95 persen dari target.
“Capaian tersebut menunjukkan pembangunan berada pada jalur positif. Namun, capaian angka makro ini harus benar-benar diturunkan ke dalam realitas kehidupan masyarakat sehari-hari,” tegasnya.
Karnain menilai, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari statistik, melainkan dari peningkatan kualitas hidup warga.
Ia pun mempertanyakan apakah pertumbuhan ekonomi telah menciptakan lapangan kerja berkualitas dan apakah penurunan kemiskinan diiringi peningkatan daya beli masyarakat.
Selain itu, ia juga menyoroti efektivitas belanja daerah agar benar-benar tepat sasaran, khususnya dalam menjawab kebutuhan dasar seperti infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penataan lingkungan.
Baca Juga: Rampung Akhir Tahun, Ini Sederet Fasilitas yang Bakal Hadir di Posko Baru Damkar Yasmin Bogor
“Evaluasi LKPJ harus berorientasi pada outcome dan impact, bukan sekadar output,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Karnain juga menyampaikan sejumlah catatan strategis yang perlu menjadi perhatian ke depan.
Di antaranya penguatan kualitas belanja daerah agar lebih fokus pada program prioritas yang menyentuh langsung masyarakat, seperti pengentasan kemiskinan, penguatan UMKM, dan ekonomi lokal.
Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik juga dinilai penting, termasuk melalui percepatan transformasi digital yang diimbangi peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur.
Pansus juga mendorong pembangunan berbasis kewilayahan untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah di Kota Bogor, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan.
Di sisi lain, aspek keberlanjutan lingkungan turut menjadi sorotan.
Menurut Karnain, Kota Bogor memiliki tantangan dalam pengelolaan lingkungan seperti banjir, sampah, dan ruang terbuka hijau yang harus ditangani dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Baca Juga: Diikuti 44 Pemain, PSB Bogor Gelar Seleksi Piala Soeratin U-17 Jawa Barat
Sebagai lembaga legislatif, DPRD Kota Bogor akan memberikan rekomendasi konstruktif terhadap LKPJ tersebut sebagai bentuk fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah.
“Rekomendasi ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada rakyat,” tandasnya.
Rapat kerja ini merupakan tahapan awal dalam rangkaian pembahasan LKPJ 2025. Selanjutnya, DPRD Kota Bogor akan merumuskan rekomendasi resmi sebagai bahan perbaikan kinerja pemerintah daerah pada tahun berikutnya.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga