RADAR BOGOR – DPRD Kota Bogor menyerahkan ribuan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang digelar di ICC Botani Square, Rabu (8/4/2026).
Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil mengatakan, Pokir merupakan instrumen penting dalam penyusunan RKPD agar program pembangunan yang direncanakan benar-benar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Pokir ini kan salah satu instrumen penyusunan RKPD. DPRD Kota Bogor sudah menyampaikan pokok-pokok pikiran kepada Pemerintah Kota,” ujarnya.
Ia menjelaskan, ribuan usulan tersebut merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses dan berbagai forum komunikasi lainnya di seluruh wilayah Kota Bogor.
Menurutnya, Pokir menjadi jembatan antara kebutuhan riil masyarakat di tingkat bawah dengan perencanaan program pemerintah daerah.
Adityawarman mengungkapkan, dari berbagai aspirasi yang masuk, isu-isu dasar masih mendominasi usulan masyarakat. Infrastruktur wilayah, peningkatan sarana pendidikan, serta layanan kesehatan menjadi prioritas utama yang disampaikan warga.
Baca Juga: Ajang Porprov XV Jawa Barat 2026 Diproyeksi Putar Ekonomi Kota Bogor Secara Masif
“Ini menunjukkan kebutuhan mendasar masyarakat masih harus terus dikawal secara konsisten oleh pemerintah daerah,” katanya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa realisasi seluruh usulan tersebut tetap harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah serta skala prioritas pembangunan.
“Tentu kita sesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah, serta dilakukan crossing untuk menentukan prioritas pembangunan. Pokir tahun lalu dan sekarang tidak berbeda jauh, hampir sama,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, DPRD Kota Bogor juga memberikan apresiasi terhadap peluncuran Bogor Innovation Award (BIA) 2026 yang digagas Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bogor.
Menurut Adityawarman, inovasi tidak boleh hanya dimaknai sebagai ajang penghargaan semata, tetapi harus menjadi bagian penting dalam setiap kebijakan publik.
“Inovasi harus menjadi jiwa dalam pengambilan kebijakan, agar pelayanan kepada masyarakat semakin efektif dan berkualitas,” tegasnya.
Baca Juga: Penyaluran Bansos PKH dan BPNT Memasuki Tahap 2, Ternyata Ini Jadwal Lengkap Pencairan 2026
DPRD Kota Bogor berharap Pemkot Bogor dapat mengakomodasi berbagai usulan strategis yang telah disampaikan melalui Pokir tersebut, sehingga RKPD Tahun 2027 benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat Kota Bogor.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga