RADAR BOGOR - Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) segera dimulai. Rekruitmen formasi diminta DPRD Kota Bogor mesti transparan, jujur serta tidak ada intervensi dari pihak manapun.
Hal ini seperti yang diutarakan oleh Anggota Komisi I DPRD Kota Bogor, Dody Hikmawan. Ia menjelaskan seluruh tahapan seleksi CPNS dilakukan oleh pemerintah pusat.
“Mekanisme dalam seleksi CPNS dilakukan oleh Kemen PAN RB. Tapi semoga yah (Seleksi dilakukan secara jujur dan transparan) karena itu penting sekali,” jelas Dody, Kamis, 9 April 2026.
Dody juga turut menyinggung terkait pengajuan formasi CPNS. Prioritas formasi yang diajukan mesti mengedepankan untuk pelayanan dasar dan teknis.
“Artinya, penambahan pegawai baru hanya dilakukan untuk menggantikan ASN yang pensiun, kecuali pada sektor prioritas pendidikan dan kesehatan,” tegasnya
Kebutuhan ASN juga disebut Doddy mesti selaras dengan program prioritas nasional. Kualitas calon ASN harus bisa mendukung kinerja instansinya.
Baca Juga: Retribusi PKL Malam di Kawasan Sudirman Segera Berlaku, Pemkot Bogor Siapkan SK
“Kebutuhan ASN harus selaras dengan program prioritas nasional serta mendukung kinerja instansi sesuai tugas dan fungsinya,” ujar Doddy.
Untuk diketahui, Pemerintah Kota Bogor sudah mengusulkan 274 fomasi CPNS ke pemerintah pusat. Hal ini dibocorkan oleh Kepala BKPSDM Dani Rahadian.
“Kami baru kirim usulan formasi saja ke Kemen PAN RB. Jumlahnya 274. Mekanisme dan jadwal Pengadaan CPNS itu, kebijakan pusat,” jelas Dani pada Radar Bogor.
Mayoritas formasi CPNS bergerak dibidang pendidikan dan kesehatan. Dani menjelaksan hal ini memang sudah jadi rutintas tiap tahun.
“Iya paling banyak bidang pendidikan dan kesehatan. Sama seperti pengadaan CPNS yang lalu-lalu,” beber Dani saat dikonfirmasi lebih lanjut, Rabu (8/4/2026) siang.
Tidak hanya itu, Dani menjelaskan ada alasan lain dibalik banyaknya formasi CPNS yang dibuka untuk bidang pendidikan dan kesehatan.
Baca Juga: Lapangan Padel di Gunung Putri Bogor Meledak, Polisi Lakukan Penyelidikan
Pendidikan dan kesehatan yang paling banyak dibutuhkan saat ini di Kota Bogor. Kebijakan tersebut dilakukan untuk meningkatkan layanan masyarakat.
“Ya karena kebutuhan di bidang ini (Pendidikan dan Kesehatan) yang paling banyak, karena langsung berkaitan dengan pelayanan dasar,” pungkasnya.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga