RADAR BOGOR - Pelaksanaan WFH bagi ASN mulai berlaku di Kota Bogor, Jumat 10 April 2026. Kebijakan ini diklaim mampu mendorong efisiensi anggaran hingga ratusan juta perbulan.
Wali Kota Bogor Dedie Rachim mengatakan dari 11 ribu ASN ada 9 persen yang melaksanakan WFH. Artinya sebanyak 1.054 pegawai bekerja dari rumah.
“Dari hitungan efisiensi, ada beberapa unit kerja OPD yang melaksanakan WFH secara full, kemudian ada juga yang terbagi. Namun yang full ini tetap ada yang piket,” ujar Dedie.
Baca Juga: Terungkap! Peredaran Obat Terlarang di Jonggol Bogor Sasar Pelajar, Dua Pengedar Dibekuk Polisi
Ia menjelaskan, jika kebijakan tersebut dilakukan secara konsisten setiap pekan, maka potensi penghematan cukup signifikan.
Efisiensi berasal dari pengurangan penggunaan listrik, air, hingga bahan bakar minyak (BBM).
“Kalau dihitung secara kasar, dalam satu hari itu ada penghematan dari listrik, penggunaan air, penggunaan BBM. Meskipun ada yang memakai kendaraan dinas maupun pribadi, tetapi secara akumulatif bisa mencapai hampir Rp900 juta per bulan. Itu baru dari eselon tiga ke bawah,” jelasnya.
Menurut Dedie, skema penghitungan efisiensi saat ini berbeda dibandingkan kebijakan sebelumnya yang tertuang dalam Keputusan Wali Kota (Kepwal) Nomor 801.
Pada kebijakan lama, pelaksanaan WFH bersifat fleksibel, sedangkan kini ditetapkan secara terpusat setiap hari Jumat sehingga lebih terukur.
“Penghitungan ini tidak bisa seperti yang dikeluarkan sebelumnya Kepwal 801. Kepwal itu fleksibilitas pegawai yang ingin melaksanakan WFH, tetapi sekarang dengan penetapan dari pusat di hari Jumat kita bisa menghitung,” ungkapnya.
Baca Juga: Selain Guru, Ini 10 Formasi CPNS 2026 yang Dibuka untuk Lulusan S1 Pendidikan
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kebijakan WFH ini juga merupakan bagian dari langkah antisipasi pemerintah pusat dalam menyiapkan rencana kontinjensi, khususnya jika terjadi gangguan terhadap ketersediaan energi nasional.
“Ini bentuk langkah antisipasi dari pemerintah pusat dalam rangka contingency plan apabila ada hal-hal yang berpotensi membahayakan kondisi keamanan negara, terutama dari ketersediaan supply bahan bakar. Ini harus didukung oleh pemerintah daerah,” pungkasnya.(bay)
Editor : Yosep Awaludin