RADAR BOGOR - Kasus gadai SK anggota Satpol PP Kota Bogor yang tengah menyedot perhatian juga turut disorot DPRD Kota Bogor yang meminta Pemkot mengambil langkah tegas atas perilaku pegawainya.
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bogor, Muhammad Mohan menyampaikan Satpol PP merupakan ujung tombak penegak aturan maka penyelesaiannya wajib gerak cepat.
“Pesan pentingnya Pemkot harus bersih-bersih internal Satpol PP, Pemkot harus gercep berbenah,” ujar Mohan kepada Radar Bogor.
Ia juga mendesak agar Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dapat memberikan saksi tegas terhadap oknum ASN yang terbukti bersalah atas kasus gadai SK ini.
“Tentu, jika terbukti harus diberi sanksi sesuai aturan yang berlaku,” kata Mohan.
DPRD disebut Mohan sempat melaksanakan rapat kerja (raker) dengan Inspektorat Kota Bogor beberapa waktu lalu dan saat itu disimpulkan ini adalah masalah pribadi.
Namun yang menjadi soal adalah anggota Satpol PP Kota Bogor banyak mengaku uang hasil gadai digunakan untuk keperluan kantor.
Baca Juga: SK Anggota Satpol PP Kota Bogor Digadai ke Bank oleh Atasannya, Belasan Orang Jadi Korban
“Ini bagian dari masalah kacaunya pengelolaan keuangan di Satpol PP Kota Bogor, kami akan tanyakan kembali ini kepada Satpol PP,” tegasnya.
Jika pengakuan tersebut benar terbukti, ada pengelolaan anggaran yang keliru, Satpol PP Kota Bogor pun disebut Mohan mesti memberikan penjelasan kepada inspektorat atau BPK.
“Jika diperlukan kami ajukan PDTT ke BPK Provinsi Jawa Barat, kami akan tanyakan dulu kepada Satpol PP Kota Bogor,” terang Mohan.(bay)
Editor : Eka Rahmawati