RADAR BOGOR – Perumda Trans Pakuan (PTP) kembali menjadi sorotan setelah direktur utamanya (Dirut), Rachma Nissa Fadliya, mengundurkan diri dari jabatan. Hal ini disinyalir tak lepas dari persoalan lama yang hingga kini belum terselesaikan.
Sekretaris Daerah Kota Bogor, Denny Mulyadi membenarkan adanya pengunduran diri Dirut Perumda Trans Pakuan.
Namun, ia belum bersedia memaparkan lebih jauh terkait alasan pengunduran diri Dirut Trans Pakuan Kota Bogor tersebut.
Baca Juga: 6 Startup Binaan IPB Hadir di Panggung Nasional
“Iya (dirut mengundurkan diri),” singkatnya.
Wali Kota Bogor Dedie Rachim sendiri menyebut alasan pengunduran diri Rachma karena urusan keluarga. "Betul (mengundurkan diri) karena alasan keluarga," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Achmad Rifki Alaydrus mengatakan, kondisi Perumda Trans Pakuan saat ini masih belum stabil. Permasalahan yang dihadapi disebut merupakan akumulasi persoalan lama.
“Permasalahan Trans Pakuan ini masalah lama yang belum selesai. Sekarang ditambah dengan mundurnya direktur utama,” ujar Rifki saat ditemui, Selasa, 28 April 2026.
Baca Juga: Bupati Bogor Rudy Susmanto Matangkan Juklak-Juknis Bantuan Desa, Dorong Pembangunan dari Bawah
Ia menjelaskan, DPRD sebelumnya mendorong agar pengelolaan layanan transportasi BisKita dapat dilakukan secara mandiri melalui skema Bus Management Company (BMC). Namun hingga kini, skema tersebut belum dapat direalisasikan.
Hal itu lantaran kondisi keuangan PTP dinilai belum cukup kuat. Perusahaan masih harus menanggung beban utang pegawai di masa lalu yang belum terselesaikan.
“Melihat kondisi keuangan yang belum stabil, pemerintah tampaknya belum mempercayakan pengelolaan secara penuh. Saat ini PTP hanya menerima management fee sekitar Rp2 miliar,” jelasnya.
Baca Juga: Status Pencairan Bansos Sudah SPM di Semua Bank Penyalur, Penyaluran Bantuan di Depan Mata
Rifki menegaskan, Pemerintah Kota Bogor perlu segera mengambil keputusan strategis terkait arah bisnis utama perusahaan tersebut. Kejelasan core business dinilai penting untuk menentukan masa depan PTP.
“Ke depan harus diputuskan secara tegas, apakah tetap di sektor transportasi atau dialihkan ke sektor bisnis lain,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Rachma Nissa Fadliya belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang disampaikan Radar Bogor. Meski demikian, melalui akun media sosial resmi Perumda Trans Pakuan terlihat adanya kegiatan perpisahan untuk yang bersangkutan.
Baca Juga: Status Pencairan Bansos Sudah SPM di Semua Bank Penyalur, Penyaluran Bantuan di Depan Mata
Rachma diketahui mulai memimpin Perumda Trans Pakuan sejak 1 Mei 2022 sebagai direktur utama. Ia telah memimpin BUMD transportasi tersebut selama kurang lebih empat tahun sebelum akhirnya mengundurkan diri.
Perumda Trans Pakuan merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bogor yang bergerak di sektor transportasi publik. Dalam operasionalnya, PTP dikenal sebagai pengelola bus Transpakuan yang menjadi feeder untuk LRT Jabodebek.
Selain itu, perusahaan juga memiliki sejumlah lini usaha lain seperti angkutan umum, jasa derek, bengkel, hingga potensi pengelolaan aset halte untuk kepentingan komersial. Namun, model bisnis perusahaan masih sangat bergantung pada subsidi pemerintah.
Baca Juga: Fakta, Dishub Ungkap 9 Perlintasan Kereta Api di Bogor Belum Terpasang Palang Resmi
PTP juga menghadapi beban keuangan dari masa lalu, yakni kewajiban pembayaran kepada eks karyawan yang sempat mencapai puluhan miliar rupiah akibat sengketa hubungan industrial.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga