RADAR BOGOR — Video pernyataan Amien Rais yang menyinggung Presiden terpilih Prabowo Subianto dan sejumlah figur publik lainnya viral di media sosial dan memicu respons tegas dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Pemerintah menilai konten tersebut mengandung unsur hoaks dan berpotensi menjadi bentuk pembunuhan karakter di ruang publik digital.
Fenomena ini kembali menegaskan bahwa media sosial saat ini tidak sekadar menjadi ruang ekspresi, melainkan juga arena produksi dan distribusi informasi yang bergerak sangat cepat dan luas.
Dalam kondisi tersebut, batas antara kebebasan berpendapat dan penyebaran informasi menyesatkan kian tipis.
Baca Juga: Ibu Muda Meninggal Tertimpa Longsor Tembok Penahan Tanah di Pasirjaya Kota Bogor
Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu yang menjadi sasaran, tetapi juga berpengaruh terhadap stabilitas sosial serta tingkat kepercayaan publik terhadap institusi.
Akademisi UIKA Bogor Yama Sumbodo menilai langkah Komdigi dalam merespons konten bermuatan hoaks patut diapresiasi sebagai bagian dari upaya menjaga ekosistem digital yang sehat.
Menurutnya, penegakan aturan bukan untuk membatasi kebebasan berekspresi, melainkan memastikan kebebasan tersebut berjalan selaras dengan tanggung jawab sosial.
“Saya melihat langkah Komdigi sebagai bentuk perlindungan terhadap ruang publik digital agar tidak dipenuhi oleh narasi yang menyesatkan. Kebebasan berpendapat harus tetap dijaga, tetapi tidak boleh menjadi legitimasi untuk menyebarkan hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian,” ujar Yama kepada Radar Bogor, Minggu, 3 Mei 2026.
Yama yang juga kandidat Doktor Ilmu Komunikasi di Universitas Padjadjaran menekankan pentingnya kesadaran kolektif dalam bermedia sosial. Ia mengingatkan bahwa masyarakat saat ini tidak hanya menghadapi banjir informasi, tetapi juga banjir disinformasi.
“Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk tidak langsung percaya, apalagi menyebarkan konten yang belum terverifikasi. Menghentikan hoaks adalah bagian dari menjaga kualitas demokrasi kita,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa kualitas ruang digital sangat ditentukan oleh perilaku penggunanya. Jika media sosial terus dipenuhi konten provokatif dan tidak akurat, maka yang tergerus bukan hanya reputasi individu, tetapi juga kepercayaan publik secara luas.
Baca Juga: 9 Orang Meninggal Akibat Kecelakaan di Depok Selama 4 Bulan, Ratusan Korban Alami Luka
“Pada akhirnya, menjaga ruang digital bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama. Masyarakat, tokoh publik, dan media harus berperan aktif dalam membangun budaya komunikasi yang sehat berbasis fakta, etika, dan penghormatan terhadap sesama," tuturnya.
Yama menambahkan, tanpa itu, kebebasan digital justru berpotensi menjadi ruang yang merusak, bukan membangun. (Cr1)
Editor : Eka Rahmawati