RADAR BOGOR – Wali Kota Bogor, Dedie Rachim, menargetkan seluruh kelurahan segera merumuskan dan mengimplementasikan skema pengelolaan sampah dari hulu.
Keberhasilan program di kelurahan ini akan dijadikan oleh Dedie Rachim sebagai indikator kinerja utama (KPI) bagi para lurah.
Kebijakan tersebut disampaikan Dedie Rachim saat pengarahan dalam Deklarasi Kecamatan Tangguh Bencana di Kantor BPBD Kota Bogor, Kamis 30 April 2026.
Baca Juga: Ngupahan, Inovasi Digital Pemkab Bogor Ubah Pola Konsumsi Masyarakat agar Tak Boros Pangan
Langkah ini diambil menyusul tenggat penutupan sistem pembuangan terbuka (open dumping) di TPAS Galuga yang jatuh pada Juni 2026.
“Bulan Juni ini TPAS Galuga sudah tidak boleh lagi open dumping. Kenapa? Karena ada sanksi pidana lingkungannya. Oleh karena itu, Kota Bogor diberikan kesempatan menjadikan masyarakatnya lebih modern,” ujar Dedie.
Sebagai solusi jangka panjang, Pemkot Bogor juga bersiap melakukan groundbreaking pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (Waste to Energy/WtE) pada tahun ini. Proyek tersebut diperkirakan rampung dalam waktu sekitar satu setengah tahun.
Namun, Dedie mengingatkan, operasional WtE menuntut kedisiplinan pemilahan sampah sejak dari tingkat rumah tangga hingga kelurahan.
“Nanti ada beberapa syarat di mana tidak semua jenis sampah itu boleh masuk ke dalam Waste to Energy plant. Jadi memang harus kita siapkan," katanya.
"Makanya saya minta, semua kelurahan harus ada satu pola pengelolaan sampah dari hulu, dan ini saya jadikan KPI teman-teman kelurahan,” tegasnya.
Baca Juga: Temukan Kasur hingga Karpet di Saluran Air, Wali Kota Bogor Dedie Rachim : Tolonglah Ada Kesadaran
Ia menekankan, proyek WtE merupakan investasi strategis bernilai besar yang membutuhkan dukungan seluruh jajaran wilayah. Nilai investasi satu fasilitas WtE disebut mencapai Rp2,5 triliun.
“Ini untuk memperjuangkan adanya WtE di Bogor tidak mudah. Nilainya Rp2,5 triliun, kali dua. Bukan ece-ece programnya. Jadi saya butuh dukungan dari semua,” ucapnya.
Terkait implementasi, Dedie Rachim mengaku tidak akan memaksa lurah yang tidak mendukung. Namun, ia memastikan akan melakukan pemantauan ketat terhadap kinerja mereka.
“Yang tidak mau, saya tidak akan paksakan. Tapi akan saya monitor, siapa yang mau dukung program luar biasa ini. Karena ini bagian dari mitigasi, perbaikan lingkungan, pelestarian alam, sekaligus penyadaran masyarakat,” tutupnya. (uma)
Editor : Yosep Awaludin