Bansos Bogor Ekonomi Hiburan Internasional Jawa Barat Nasional Olahraga Otomotif Pendidikan Politik

Jakarta dan Bogor Dikepung Banjir, Wamendagri Bima Arya Sebut Lembaga Aglomerasi Jadi Solusi Mendesak

Fikri Rahmat Utama • Rabu, 6 Mei 2026 | 15:32 WIB
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Bima Arya Sugiarto usai menghadiri kegiatan di Perpustakaan Kota Bogor, Rabu, 6 Mei 2026. (Dede/Radar Bogor)
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Bima Arya Sugiarto usai menghadiri kegiatan di Perpustakaan Kota Bogor, Rabu, 6 Mei 2026. (Dede/Radar Bogor)

RADAR BOGOR — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menanggapi rentetan peristiwa banjir yang mengepung wilayah Jakarta dan daerah penyangganya, termasuk Kota Bogor. Cuaca ekstrem yang memicu munculnya banjir membuat pembentukan lembaga aglomerasi Jabodetabek dinilai semakin mendesak.

Hal tersebut diungkapkan Bima Arya saat ditemui usai menghadiri kegiatan di Perpustakaan Kota Bogor, Rabu, 6 Mei 2026. Menurutnya, anomali cuaca saat ini menjadi tantangan serius yang tidak bisa diselesaikan oleh satu daerah secara mandiri.

“Yang pertama memang faktor cuaca ekstrem itu menjadi penentu utama. Kemarin saja di Jakarta, beberapa titik yang kita pantau tidak pernah banjir, ternyata ikut banjir,” ungkapnya.

Baca Juga: Pembebasan Lahan Jalur Khusus Tambang, Pemkab Bogor Anggarkan Rp100 Miliar dari APBD

Merespons kondisi tersebut, ia menegaskan pentingnya wadah terintegrasi untuk kawasan penyangga ibu kota. Menurutnya, kolaborasi lintas wilayah harus diperkuat agar penanganan bencana bisa berjalan lebih efektif.

“Aglomerasi ini adalah wadah pemerintah daerah di seputar Jakarta bisa melakukan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program-program kegiatan untuk mitigasi bencana. Itu penting sekali,” jelasnya.

Selain menyoroti kawasan aglomerasi secara umum, Bima juga memberikan catatan khusus untuk Kota Bogor. Hal ini sebagai respon munculnya sejumlah titik banjir baru dengan genangan cukup tinggi di kawasan yang sebelumnya relatif aman.

Baca Juga: Penyaluran Bansos PKH-BPNT Awal Mei 2026, Akhirnya Status SI Terbit dan Daftar Wilayah Pencairan Berdasarkan Desil

Terkait hal itu, ia meminta instansi terkait di tingkat daerah untuk tidak hanya berfokus pada penanganan darurat, tetapi juga melakukan evaluasi secara struktural dan menyeluruh.

“Saya percaya BPBD bersama-sama dengan Bappeda pasti sudah punya data-datanya. Kira-kira ada problem apa yang harus dibenahi, mungkin terkait dengan perencanaan atau tata ruangnya. Pasti harus ada yang dievaluasi di situ,” tegasnya. (uma)

Editor : Eka Rahmawati
#bogor #bima arya #Wamendagri #jakarta #banjir