RADAR BOGOR - Masalah perlintasan sebidang di Kota Bogor akhirnya mendapat perhatian. Pemerintah Kota Bogor mulai mendata lokasi yang dilintasi kereta api dan dinilai rawan untuk segera mendapat penanganan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor, Juniarti Estiningsih menjelaskan pendataan titik rawan lintasan sebidang merupakan arahan langsung dari Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim.
“Pak Wali sudah minta titik-titik yang memang rawan untuk ditutup, supaya masyarakat tidak bisa berlalu lalang dan menghindari kecelakaan,” jelas Esti.
Baca Juga: Kakorlantas Dorong Pengemudi Ojol di Kota Bogor Jadi Pelopor Keselamatan Lalu Lintas
Penanganan lintasan sebidang disebut Esti memang sudah lama dibahas, beberapa titik akan dibangun underpas atau fly over sebagai solusi penataan.
“Seperti di Kebon Pedes sudah kami usulkan ke provinsi (Pemerintah Provinsi Jawa Barat), surat sudah diberikan ke Kemenhub melalui Dirjen Perkereta Apian, supaya ada percepatan,” kata Esti.
Kepala Dinas PUPR Kota Bogor itu pun turut menyoroti terkait lintasan tanpa palang resmi. Hal ini seperti yang terjadi di Jalan Kedung Halang Wates, Kelurahan Sukaresmi.
“Di Sukaresmi kami haru buat FS dulu terkait penanganannya, soalnya itu kan sudah melibatkan mobilitas masyarakat yang lewat ke situ,” imbuhnya.
Beberapa opsi penanganan sudah mencuat, salah satunya memasang palang resmi seperti yang sudah dilakukan di dua lintasan yang ada di Kebon Pedes.
“Kalau untuk fly over kayanya belum karenakan mobilitasnya tidak banyak, paling dibuat palang resmi, kami akan koordinasi dengan KAI supaya bisa juga ikut memperhatikan,” terang Esti.
Sebelumnya penanganan lintasan sebidang di Kota Bogor dinilai jadi kebutuhan mendesak, hal ini mesti segera dilakukan guna memastikan keselamatan pengendara yang melintas.
Berdasarkan catatan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, sedikitnya ada 10 lintasan kereta sebidang di wilayah ini, 2 di antaranya bahkan tanpa palang pintu.
Anggota Komisi III DPRD Kota Bogor, Karnai Asyar menjelaskan, selama masih ada lintasan kereta sebidang maka keselamatan pengendara akan terancam.
“Selagi masih ada simpang sebidang antara jalan umum dengan rel kereta itu kata aman dalam penyelenggaraan jalan sangat sulit untuk diwujudkan,” jelasnya.
Keberadaan lintasan sebidang, secara tidak langsung memberikan peluang bagi pengendara untuk menerobosnya, hal ini dibuktikan dengan insiden maut yang di Bekasi Timur.
Baca Juga: Karyawan Kebun Raya Bogor Ikuti Bimtek Pengelolaan Sampah, Perkuat Sistem Berkelanjutan
“Bahkan di Bondes juga sering, karena memang faktnya keselamatan jiwa manusia akan sulit ketika masih ada simpang sebidang antara jalan umum dan lintasan kereta api,” tegas Karnain.
Karnain juga turut menyoroti keberadaan lintasan kereta tanpa palang, bahkan salah satu titik hanya mengandalkan swadaya masyarakat.
Seharusnya pemerintah dipandang Karnain hadir dalam kondisi tersebut, salah satunya dengan menghadirkan petugas resmi baik dari PT KAI atau Dinas Perhubungan.
“Bukan membiarkan masyatakat secara mandiri untuk melakukan self penanganan tanpa ada upaya dari pemerintah apaka itu PT KAI atau Dishub,” jelas Karnain.
Oleh sebab itu DPRD Kota Bogor mendorong agar penanganan lintasan sebidang masuk dalam prioritas Rencana Kerja Daerah Kota Bogor pada 2027 mendatang.
“Agar ada kekuatan APBD yang bisa mendorong untuk pembebasan lahan dan kita harapkan kemitraan dengan provinsi bisa membiayai pembangunan underpas atau fly over,” pungkasnya.(bay)
Editor : Eka Rahmawati