RADAR BOGOR - Forum Akademisi IPB University menyatakan dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi menegaskan pentingnya tata kelola yang tepat sasaran serta peran kampus yang tetap berada di koridor akademik.
Juru Bicara Forum Akademisi IPB University, Prof. Muhammad Firdaus, menekankan perguruan tinggi tidak seharusnya terlibat sebagai operator teknis dalam program tersebut.
“Kampus jangan dijadikan operator. Jangan disuruh memasak atau membagikan makanan. Itu bukan tugas utama perguruan tinggi,” tegasnya.
Baca Juga: Dukung Program MBG, Unit Usaha IPB PT BLST Bakal Bangun SPPG di Bogor
Menurutnya, peran kampus harus difokuskan pada fungsi akademik seperti riset, edukasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks program MBG, kampus dinilai lebih tepat berperan sebagai penjamin mutu.
“Kami bisa berkontribusi melalui audit gizi, audit higienitas, serta pengembangan teknologi pangan. Itu yang kami dorong,” ujarnya.
Forum Akademisi IPB juga menilai program peningkatan gizi masyarakat merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, implementasinya harus dilakukan secara hati-hati dan terukur.
Baca Juga: APBN Jawa Barat Surplus, Kinerja Pajak DJP Jabar III Tumbuh 10,9 Persen hingga Maret 2026
Dalam seruan resminya, forum tersebut mendorong agar program peningkatan gizi dijalankan secara tepat sasaran, khususnya bagi anak sekolah dan kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Selain itu, program tersebut diharapkan menjadi kebijakan jangka panjang lintas pemerintahan, guna meningkatkan derajat kesehatan, kecerdasan, produktivitas, serta daya saing bangsa.
Forum juga mengingatkan bahwa program pemberian makanan secara massal memiliki risiko, sehingga perlu didukung dengan pengetahuan gizi yang memadai serta sistem keamanan pangan yang ketat, mulai dari pengadaan hingga distribusi.
“Harus ada standar gizi yang jelas, pengawasan, serta keterlibatan sekolah dan komunitas agar program berjalan efektif,” kata Firdaus.
Senada, Anggota Forum Akademisi IPB University, Prof. Bambang Juanda, menegaskan dukungan terhadap program MBG harus dimaknai sebagai dukungan terhadap peningkatan gizi yang tepat sasaran, bukan pemberian secara menyeluruh tanpa prioritas.
“Fokusnya harus pada kelompok yang membutuhkan. Itu juga untuk efisiensi anggaran,” ujarnya.
Sementara itu, Prof. Ilah Sailah menambahkan, keterlibatan kampus dalam program MBG tetap dimungkinkan melalui unit usaha berbadan hukum (PTNBH), namun bukan dalam kapasitas institusi akademik secara langsung.
“Harus dipisahkan agar tidak terjadi konflik kepentingan dan tidak mengganggu proses pendidikan,” jelasnya.
Forum Akademisi IPB University juga menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan, termasuk mengantisipasi risiko kelebihan gizi di masyarakat.
Mereka berharap kebijakan ini dapat berjalan efektif, efisien, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas generasi mendatang.(ded)
Editor : Eka Rahmawati