RADAR BOGOR - Kelurahan Panaragan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor terus berbenah. Tak hanya mempercepat pembangunan infrastruktur, wilayah ini juga memperkuat sistem mitigasi bencana untuk menjawab tantangan geografis yang rawan banjir dan longsor.
Dengan jumlah penduduk mencapai 6.701 jiwa pada 2026, Panaragan dihadapkan pada kompleksitas persoalan perkotaan. Namun, di tengah tantangan tersebut, upaya pembenahan terus dilakukan secara bertahap.
Lurah Panaragan, Ima Ratnasari, mengatakan transformasi wilayahnya bertumpu pada visi “PANARAGAN” yang mengedepankan pelayanan prima hingga respons cepat terhadap persoalan warga.
“Kami ingin menghadirkan pelayanan yang bersih, tertata, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya dalam kegiatan media gathering di Aula Kelurahan Panaragan, Rabu, 6 Mei 2026.
Salah satu terobosan yang dilakukan adalah pemasangan sistem deteksi dini bencana modern. Panaragan bahkan menjadi pilot project untuk alat Early Warning System (EWS) banjir di Kota Bogor.
Alat tersebut telah dipasang di RW 07 yang berbatasan langsung dengan Sungai Cisadane. Berbeda dengan sistem sebelumnya, EWS ini dilengkapi alarm otomatis yang akan aktif saat debit air mencapai titik tertentu.
Baca Juga: Bangun SPPG Terintegrasi di Bogor, Dapur MBG Milik IPB Ditargetkan Jadi Model Nasional
“Sekarang sistemnya sudah otomatis. Kalau air naik, alarm langsung berbunyi tanpa harus diaktifkan manual,” jelas Ima.
Tak hanya itu, Panaragan juga menjadi wilayah pertama yang memasang alat deteksi dini longsor di RW 01. Program ini didukung oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) dan BPBD.
Simulasi evakuasi pun rutin dilakukan bersama warga untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana.
Di sektor infrastruktur, pembangunan fisik terus digenjot. Sejumlah proyek telah direalisasikan, mulai dari pemasangan paving block di RW 07, beton dekoratif di jalan lingkungan, hingga perbaikan kanstin di Jalan Veteran.
Sementara itu, RW 02 menjadi fokus program “Gerobak Saepisan” atau Bogor Bebas Kumuh. Program ini mencakup penataan lingkungan sekaligus pemberdayaan ekonomi warga.
“Wilayah ini jadi prioritas karena diapit beberapa sungai, sehingga perlu penanganan lebih intensif agar keluar dari kategori kumuh,” katanya.
Meski demikian, tantangan masih dihadapi, salah satunya penataan pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Veteran. Keberadaan PKL kerap memicu kemacetan dan mengganggu fungsi trotoar.
Pemkot Bogor sebenarnya telah mengusulkan relokasi ke Pasar Devris, namun hingga kini masih dalam pembahasan.
Baca Juga: Forum Akademisi IPB Dukung MBG, Tegaskan Kampus Bukan Operator
“Kami ingin solusi terbaik, tapi juga mempertimbangkan kekhawatiran pedagang soal kehilangan pelanggan,” ujar Ima.
Di sisi lain, penyaluran bantuan sosial juga terus diawasi. Pihak kelurahan melakukan pengecekan langsung di lapangan untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
“Data dari pusat kami verifikasi melalui ground check, agar penerima benar-benar sesuai kriteria,” tegasnya.(ded)
Editor : Eka Rahmawati