RADAR BOGOR – Mitigasi bencana hidrometeorologi di Kota Bogor dipastikan tidak akan tuntas jika hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur fisik. Perubahan perilaku masyarakat, terutama dalam pengelolaan sampah, dinilai menjadi kunci utama untuk menekan risiko bencana.
Pengelolaan sampah mengatisipasi bencana tersebut mengemuka dalam Forum OBSESI (Obrolan Serius Mencari Solusi) bertajuk “Mitigasi Bencana Hidrometeorologi: Menuju Bogor Tangguh dan Siaga” di Graha Pena Kota Bogor, Kamis, 7 Mei 2026.
Para narasumber menilai, persoalan lingkungan masih menjadi pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan bersama, dalam pencegahan bencana di Kota Bogor. Salah satunya pengelolaan sampah.
Sekretaris Dinas PUPR Kota Bogor, Hutri, mengungkapkan bahwa berbagai kejadian banjir dan genangan di wilayah perkotaan tidak selalu disebabkan oleh faktor infrastruktur. Ia menyebut, perilaku masyarakat justru menjadi penyebab dominan di sejumlah kasus.
Menurutnya, hasil investigasi di lapangan menunjukkan banyak saluran drainase yang tersumbat oleh sampah berukuran besar. Kondisi ini membuat aliran air tidak berjalan optimal saat hujan deras mengguyur.
“Setelah kita investigasi, permasalahan di Jalan Dadali itu bukan pada kegagalan struktur, melainkan murni kebiasaan masyarakat. Kami bahkan menemukan kasur yang dibuang menyumbat saluran drainase,” beber Hutri.
Baca Juga: Keributan Debt Collector dan Ojol di Depok yang Viral, Begini Akhirnya
Ia menegaskan, penanganan bencana tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan fisik. Pemerintah perlu mendorong edukasi berkelanjutan untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga lingkungan.
Hutri menambahkan, penguatan budaya gotong royong melalui program ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) terus didorong oleh Pemkot Bogor. Program tersebut rutin digelar setiap Selasa dan Jumat sebagai upaya membangun rasa memiliki terhadap lingkungan sekitar.
Pengamat Lingkungan, Een Irawan Putra, menilai perubahan perilaku masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan imbauan. Ia menegaskan, kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan perlu dihentikan melalui pendekatan yang lebih tegas dan konsisten.
Menurutnya, edukasi harus dilakukan secara berkelanjutan disertai pengawasan agar perubahan perilaku benar-benar terjadi di tingkat masyarakat. Tanpa itu, kebiasaan lama akan terus berulang.
“Saya sampaikan kepada Satgas Ciliwung, kita tidak bisa meneruskan kebiasaan buruk generasi 80-an dan 90-an kepada anak-anak yang lahir di era 2020-an. Kita harus bentuk generasi baru yang peduli,” tegas Een.
Ia juga membagikan pengalaman dalam mengedukasi warga di lingkungannya. Awalnya, warga menolak memilah sampah dengan alasan sudah membayar iuran kebersihan, namun perlahan berubah setelah dilakukan pendampingan intensif.
“Di perumahan saya, awalnya warga menolak memilah sampah dengan alasan sudah bayar iuran. Tapi saya paksa dan awasi setiap hari, akhirnya sekarang kebiasaan mereka berubah,” imbuhnya.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Rusli Prihatevy. Ia menilai, persoalan sampah tidak akan selesai meski didukung teknologi canggih jika tidak dimulai dari kesadaran rumah tangga.
Menurutnya, pengelolaan sampah harus dimulai dari sumbernya, yakni dari lingkungan keluarga. Tanpa perubahan dari tingkat paling dasar, berbagai program pemerintah tidak akan berjalan optimal.
Baca Juga: Jaring Bibit Unggul, FFI Seleksi Ratusan Pemain Futsal Putri di Bogor dalam Talent Detection
Rusli menambahkan, DPRD bersama Pemkot Bogor terus mendorong penguatan edukasi lingkungan melalui dunia pendidikan. Upaya tersebut diharapkan dapat membentuk kebiasaan baru sejak usia dini.
“Alhamdulillah, proses edukasi ini mulai membuahkan hasil. Kesadaran pendidik dan siswa sudah mulai linier, dengan harapan kebiasaan peduli lingkungan di sekolah ini bisa mereka bawa pulang dan diterapkan di rumah masing-masing,” papar Rusli.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Dimas Tiko Prahadisasongko, menyebut meningkatnya kesadaran masyarakat mulai memberikan dampak positif terhadap upaya mitigasi bencana. Hal ini terlihat dari capaian indeks risiko bencana daerah.
Baca Juga: Bantu Korban Bencana Alam, DPRD Kota Bogor Minta Rantai Birokrasi Pencairan Dana BTT Dipangkas
Ia menjelaskan, meskipun jumlah kejadian bencana meningkat akibat cuaca ekstrem, kemampuan masyarakat dalam menghadapi risiko juga mengalami peningkatan. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dinilai semakin solid.
“Walau kejadian bencana secara grafik meningkat akibat cuaca ekstrem pancaroba, kita patut bersyukur bahwa Indeks Risiko Bencana Kota Bogor berdasarkan penilaian BNPB adalah yang terendah dan terbaik di Jawa Barat,” pungkas Dimas.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga