RADAR BOGOR - Suasana Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda di Kota Bogor mendadak hening ketika Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan pesan serius tentang kondisi lingkungan di wilayah Bogor.
Di tengah kemeriahan budaya Sunda, Dedi Mulyadi menyinggung persoalan alam yang selama ini menjadi ancaman nyata bagi masyarakat, mulai dari banjir hingga longsor.
Dalam kegiatan yang berlangsung di Kota Bogor itu, KDM (sapaan Dedi Mulyadi) menilai, kawasan Kota dan Kabupaten Bogor selama ini hanya menerima dampak kerusakan lingkungan dari wilayah pegunungan.
"Urang Bogor kabagean banjirna urang Bogor kabagian urugna," jelas Dedi Mulyadi.
Menurutnya, kawasan Gunung Gede dan Gunung Pangrango yang seharusnya menjadi penyangga alam perlahan mengalami perubahan fungsi yang memicu bencana di wilayah hilir.
Ia menggambarkan, bagaimana masyarakat Bogor kini harus menanggung berbagai persoalan lingkungan, seperti banjir dan longsor, akibat tata ruang yang tidak lagi seimbang.
Baca Juga: Saldo Bansos PKH dan BPNT Tahap 2 Mulai Cair di Bank BNI BSI, Penerima Wajib Cek KKS Sekarang!
Karena itu, ia meminta adanya langkah nyata untuk mengembalikan fungsi alam seperti semula.
Dedi Mulyadi menegaskan, gunung harus kembali dihijaukan, kawasan cekungan dipertahankan sebagai area resapan, dan wilayah lembah tetap dijadikan lahan pertanian.
Menurutnya, pemulihan lingkungan harus dimulai dari perbaikan tata kelola ruang secara menyeluruh.
Baca Juga: Di Bawah Bayang Disrupsi Digital, Pers Tetap Jadi Ruang Verifikasi Publik
KDM juga menekankan, pentingnya mengembalikan fungsi kawasan sesuai peruntukannya.
Hutan, jelas dia, harus kembali menjadi hutan, kebun tetap menjadi kebun, sungai dijaga sebagai aliran air alami, saluran irigasi difungsikan sebagaimana mestinya, dan bendungan dirawat untuk menjaga keseimbangan lingkungan.
Dalam kesempatan tersebut, Dedi Mulyadi meminta, Pemerintah Kota Bogor dan Pemerintah Kabupaten Bogor segera mengambil langkah tegas dengan menghentikan penambahan bangunan di kawasan hutan.
"Ti ayeuna pamarentah Kota Bogor sareng Kabupaten Bogor tos kedah netapkeun, teu kenging deui nambihan bangunan di daerah hutan," tegas Dedi Mulyadi.
Ia menilai, pembangunan pariwisata di area pegunungan juga perlu dikendalikan agar tidak merusak keseimbangan alam.
Menurutnya, kawasan hutan yang sejuk akan kehilangan fungsi alaminya apabila dipenuhi bangunan.
Ia bahkan mengingatkan, kawasan Cipanas dapat kehilangan hawa dingin dan kabut khasnya jika eksploitasi pembangunan terus dilakukan tanpa kendali.
Pernyataan Gubernur Jawa Barat itu pun menjadi sorotan masyarakat, terutama di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap bencana alam yang kerap melanda wilayah Bogor dalam beberapa tahun terakhir. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim