RADAR BOGOR – Pemerintah Kota Bogor mulai mematangkan persiapan untuk meraih predikat Swasti Saba Wistara dalam penilaian Kota Sehat. Sejumlah tatanan yang masih tertinggal menjadi fokus pembenahan agar capaian nilai bisa menembus ambang batas yang ditentukan.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, Erna Nuraina, mengatakan pada penilaian 2025 Kota Bogor berhasil meraih Swasti Saba Wiwerda dengan nilai 82,5. Capaian tersebut dinilai sudah baik, tetapi masih belum cukup untuk naik ke level tertinggi.
“Iya, jadi pertama Alhamdulillah tahun kemarin kita meraih Swasti Saba Wiwerda. Ini sudah sangat membanggakan, karena di Jawa Barat hanya delapan kabupaten/kota yang meraihnya, dan secara nasional hanya 41 daerah,” kata Erna usai rapat koordinasi penilaian Kota Sehat, Senin, 11 Mei 2026.
Baca Juga: Sungai Cidurian di Cigudeg Bogor Kembali Meluap, Warga Minta KemenPU Normalisasi
Ia menjelaskan, untuk mencapai kategori Wistara, nilai rata-rata seluruh indikator harus berada di atas 91 persen. Saat ini, baru dua tatanan yang berhasil melampaui angka tersebut, yakni perlindungan sosial dan pemukiman.
“Masih ada tujuh tatanan yang harus kita tingkatkan, seperti pasar, pendidikan, bencana, lalu lintas, kesehatan, perkantoran, dan pariwisata,” jelasnya.
Penilaian Kota Sehat dilakukan pada tahun ganjil, sehingga Kota Bogor akan kembali mengikuti evaluasi pada 2027. Dinkes pun mulai melakukan langkah awal dengan menggelar forum komunikasi lintas perangkat daerah guna mengevaluasi capaian sebelumnya.
Baca Juga: Bekas Galian di Jalan Tentara Pelajar Kota Bogor Rusak Aspal, Dinas PUPR Panggil Pelaksana
Dalam forum tersebut, dibahas berbagai strategi untuk meningkatkan nilai dari sembilan tatanan dengan total 136 indikator penilaian. Setiap perangkat daerah diminta memahami dan memenuhi indikator yang menjadi tanggung jawabnya.
“Tadi kita mengumpulkan forum komunikasi untuk mengevaluasi hasil capaian sebelumnya. Data juga harus segera diinput dan dilaporkan ke provinsi serta kementerian,” katanya.
Erna menegaskan, terdapat dua pekerjaan rumah utama yang harus segera dibenahi seluruh perangkat daerah. Pertama, capaian program harus sesuai dengan target dalam rencana strategis masing-masing instansi maupun target provinsi dan nasional.
“Indikator-indikator ini sebenarnya adalah standar layanan dari masing-masing perangkat daerah. Jadi mereka harus memastikan targetnya tercapai,” ujarnya.
Selain itu, persoalan administrasi juga menjadi perhatian serius. Ia menyebut, banyak kegiatan yang sudah dilakukan di lapangan, tetapi belum didukung dokumen sesuai standar penilaian.
“Kadang-kadang kita sudah melakukan upaya atau kegiatan, tapi evidence-nya belum lengkap atau belum sesuai standar Kementerian Kesehatan. Ini yang sekarang kita perbaiki,” tegasnya.
Dinkes Kota Bogor mengingatkan seluruh perangkat daerah agar setiap kegiatan disertai pengumpulan data dukung secara lengkap. Hal itu dinilai krusial agar seluruh capaian dapat terverifikasi saat penilaian berlangsung.(uma)
Editor : Eka Rahmawati