RADAR BOGOR - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mulai memperkuat sektor pangan berbasis koperasi melalui pembentukan Koperasi Ketahanan Pangan. Program yang diinisiasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bogor ini diproyeksikan menjadi penopang kebutuhan pangan daerah sekaligus pemasok utama bagi program Makan Bergizi Gratis.
Peluncuran program tersebut digelar bersamaan dengan dialog bersama kalangan entrepreneur muda di D'Kramba Fish Farm pada Senin, 18 Mei 2026.
Kepala DKPP Kota Bogor, Dody Ahdiat, menjelaskan bahwa koperasi ini dirancang sebagai sistem pengelolaan pangan terpadu dari hulu hingga hilir. Potensi sektor perikanan, peternakan, dan pertanian di wilayah Bogor Barat akan menjadi fondasi utama pengembangannya.
Baca Juga: Hindari 12 Ruas Jalan Utama di Kota Bogor Berikut Ini, saat Hujan Sering Banjir hingga Mirip Sungai
Menurutnya, kawasan tersebut memiliki potensi besar, terutama dalam sektor budidaya ikan lele yang dapat dikembangkan sebagai bagian dari rantai pasok pangan lokal.
“Kami ingin membangun Koperasi Ketahanan Pangan Kota Bogor ini menjadi salah satu ikon untuk mengelola dari hulu ke hilir, hulunya ada di sini, dekat rawa ini kita punya potensi perikanan lele,” ujar Dody.
Kembangkan Kelompok Pengolahan Produk
Dody menambahkan, koperasi tidak hanya akan berfokus pada produksi bahan pangan mentah, tetapi juga diarahkan untuk mengembangkan kelompok pengolahan produk agar menghasilkan nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi.
Ia mencontohkan pengembangan produk olahan berbahan dasar ikan sebagai salah satu langkah konkret integrasi antara sektor perikanan, peternakan, dan pertanian dalam satu ekosistem usaha produktif.
Baca Juga: Kenalkan Budaya Asli Indonesia, SDN Kencana 4 Kota Bogor Tampilkan Demo Silat
Menurut Dody, penguatan sektor pangan harus dipersiapkan sejak dini karena kebutuhan pangan masyarakat akan terus meningkat dan menjadi kebutuhan mendasar yang tidak dapat ditunda.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bogor, Hanafi, menilai pembentukan koperasi ini selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat, termasuk penguatan program Koperasi Merah Putih yang didorong pemerintahan Prabowo Subianto.
Ia menegaskan koperasi ketahanan pangan diharapkan mampu berperan sebagai offtaker atau penjamin pasar bagi hasil produksi anggota maupun masyarakat. Dengan begitu, hasil pertanian, perikanan, dan peternakan lokal dapat terserap secara optimal untuk mendukung kebutuhan pangan, termasuk program MBG.
“Koperasi Ketahanan Pangan ini harus jadi offtaker minimal dari anggotanya atau masyarakat, jadi kebutuhan buah, sayur dan pangan lain bisa terserap dan mendukung program MBG,” jelas Hanafi.
Hanafi optimistis keberadaan koperasi ini dapat membantu menjaga kestabilan harga pangan di pasar lokal sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat.
Dukungan juga datang dari Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Bogor. Ketua Dekopinda Kota Bogor, Ade Syarif Hidayat, berharap koperasi ini menjadi wadah penyerapan hasil produksi warga hingga dapat terhubung dengan sektor kuliner dan usaha pengolahan pangan.
Di sisi lain, Tenaga Ahli Regulasi dan Risiko Keuangan Kementerian Keuangan RI, Arie Budiman, menegaskan pemerintah pusat memberikan perhatian besar terhadap penguatan koperasi dan UMKM, khususnya yang melibatkan generasi muda.
Menurutnya, koperasi harus diarahkan menjadi koperasi produktif agar mampu berkembang secara berkelanjutan dan tidak sekadar bergerak di sektor simpan pinjam.
Ia menilai pengembangan koperasi produsen akan memberikan manfaat ekonomi yang lebih nyata bagi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis potensi lokal.
“Pesan dari Pak Menteri Keuangan, pertumbuhan ekonomi harus menyentuh potensi daerah termasuk UMKM dan entrepreneur muda, melalui koperasi produsen, manfaat ekonominya akan lebih terasa bagi masyarakat,” pungkas Arie.(ded)
Editor : Eka Rahmawati