RADAR BOGOR - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mendorong penguatan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) melalui pengaktifan kembali piket wilayah. Langkah ini penting untuk meminimalisasi potensi gangguan keamanan, terutama saat aktivitas masyarakat meningkat pada akhir pekan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi, mengatakan seluruh perangkat daerah harus mengoptimalkan tugas dan fungsi masing-masing dalam menjaga ketenteraman, ketertiban, kenyamanan, dan keselamatan. Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi trantibum di Paseban Surawisesa, Balai Kota Bogor, Selasa, 19 Mei 2026.
“Harapan Pak Wali, selain mampu melayani para tamu yang datang ke Kota Bogor, kita juga harus bisa menjaga ketenteraman, ketertiban umum, kenyamanan, dan keselamatan, melalui rakor ini mari kita rumuskan langkah-langkah yang akan diambil,” kata Denny Mulyadi.
Ia menegaskan, melalui rumusan dan langkah yang disepakati, seluruh perangkat daerah diharapkan dapat bergerak secara terintegrasi.
Tingkatkan Koordinasi Wilayah
Denny juga mengakui masih terdapat kendala komunikasi antarpihak yang membuat koordinasi belum berjalan maksimal di lapangan.
“Kota Bogor harus menjadi tuan rumah yang baik bagi para tamu yang datang,” ujarnya.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bogor, Eko Prabowo, menekankan pentingnya pelaksanaan tugas yang adaptif dan responsif dengan memanfaatkan teknologi. Menurutnya, penanganan trantibum tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus terpola dan masif.
“Tim ini tidak bisa bergerak secara parsial, tetapi kegiatannya harus terpola dan masif. Kondisi yang ada harus dihadapi dengan ketegasan karena perda dan aturan sudah jelas,” tegas Eko Prabowo.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bogor, Hanafi, meminta aparatur wilayah kembali mengaktifkan piket guna mendukung kerja tim penegakan trantibum. Ia juga menekankan pentingnya sensitivitas aparatur terhadap kondisi di wilayah masing-masing.
“Sensitivitas aparatur wilayah terhadap kondisi keamanan, ketertiban, dan ketenteraman di wilayahnya sangat diharapkan untuk meminimalisasi potensi permasalahan. Selain itu, setiap perangkat daerah harus memiliki skenario penanganan sehingga kompleksitas persoalan dapat direspons dengan baik, salah satunya melalui sistem komunikasi yang optimal,” pungkas Hanafi. (uma)
Editor : Eka Rahmawati