RADAR BOGOR – Rencana perubahan nama Jalan Batutulis-Suryakencana Kota Bogor yang disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam kirab Mahkota Binokasih di Kota Bogor beberapa waktu lalu menuai beragam tanggapan.
Sejumlah tokoh menilai langkah yang lebih realistis saat ini bukanlah mengganti nama, melainkan memperkuat identitas kawasan serta membenahi infrastruktur.
Ketua Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Bogor, Taufik Hasunna, menegaskan Kota Bogor sudah memiliki kekuatan sejarah yang nyata dan tidak perlu ditambah simbolisasi baru. Menurutnya, penguatan identitas berbasis artefak asli jauh lebih penting untuk diwariskan ke generasi mendatang.
“Saya melihat langkah yang lebih realistis ke depan adalah penguatan identitas, Kota Bogor ini sudah memiliki artefak sejarah yang sangat luar biasa dan nyata,” katanya dalam diskusi Radar Bogor, Senin, 25 Mei 2026.
Ia menyebut, keberadaan Istana Kepresidenan dan Kebun Raya di pusat kota menjadi bukti kuat identitas sejarah Bogor. Begitu juga kawasan Batutulis yang menyimpan jejak peninggalan Kerajaan Pajajaran, yang hingga kini masih membutuhkan penguatan secara fisik dan infrastruktur pendukung.
“Simbolisasi baru sudah tidak diperlukan lagi, yang penting sekarang adalah bagaimana kita menguatkan yang sudah ada,” ucapnya.
Dorong Pembangunan Infrastruktur
Sejalan dengan itu, Kepala Bapperida Kota Bogor, Rudy Mashudi, melihat wacana ini sebagai momentum untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang lebih luas. Ia menilai, pembenahan jalur Batutulis hingga Suryakencana bisa menjadi pintu masuk dukungan dari pemerintah provinsi.
Menurutnya, intervensi yang bisa dilakukan meliputi perbaikan jalan, jalur pedestrian, penerangan jalan umum hingga penataan taman. Dengan begitu, pengembangan kawasan tidak hanya bergantung pada APBD Kota Bogor.
“Ini momentum untuk menangkap urgensi penyelesaian Museum Pajajaran dan perbaikan infrastruktur secara menyeluruh di jalur kirab budaya,” katanya.
Rudy juga menekankan Suryakencana memiliki posisi penting sebagai kawasan Pecinan sekaligus bagian dari Kota Pusaka. Karena itu, arah pembangunan harus tetap menjaga karakter keberagaman yang sudah terbentuk sejak lama.
“Kota Bogor dibangun atas prinsip keberagaman yang sudah teruji, ini yang harus kita jaga dalam setiap kebijakan,” ujarnya.
Jangan Menghapus Jejak Budaya
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor, Firdaus, menyebut Suryakencana memiliki identitas kuat sebagai pusat ekonomi dan sejarah. Ia mengingatkan agar modernisasi yang akan datang tidak menghapus jejak budaya yang ada.
Menurutnya, perkembangan kawasan menjadi lebih modern tidak bisa dihindari. Namun, nilai sejarah dan tradisi harus tetap menjadi fondasi utama dalam setiap perubahan.
“Suryakencana berpotensi menjadi pusat perdagangan yang lebih besar, tapi identitas sejarahnya harus tetap dipertahankan,” ucapnya.
Dari sisi masyarakat, tokoh komunitas Gatut Susanta mengungkapkan sejak awal reformasi, kawasan Suryakencana sudah menjadi ruang ekspresi budaya yang terbuka. Bahkan, ia termasuk pihak yang pertama kali berani menampilkan barongsai di ruang publik saat situasi masih sensitif.
Menariknya, kata dia, dalam berbagai kegiatan budaya yang rutin digelar di kawasan tersebut, tidak pernah muncul tuntutan untuk mengganti nama jalan.
“Tidak ada satu pun yang mengusulkan agar Jalan Suryakencana diubah namanya, padahal setiap tahun kirab barongsai selalu diadakan di sana,” ujar Gatut.
Baca Juga: Banjir di Babakan Madang Bogor Rendam 138 Rumah, Ratusan Warga Terdampak
Ia juga menyoroti pentingnya penataan kawasan, termasuk rencana pembangunan ruang terbuka hijau dan panggung kegiatan di area Plaza Bogor. Konsep tersebut dinilai mampu mengakomodasi aktivitas budaya tanpa mengganggu lalu lintas utama.
Di sisi lain, pelaku usaha di kawasan Suryakencana, Arifin Himawan, mengingatkan agar setiap kegiatan budaya tidak mengabaikan dampak ekonomi bagi masyarakat kecil. Ia menilai, sejumlah event besar justru belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha lokal.
Menurutnya, pembatasan aktivitas pedagang saat acara berlangsung perlu dievaluasi agar tidak mematikan ekonomi kerakyatan. Ia berharap kegiatan budaya dan pertumbuhan ekonomi bisa berjalan beriringan.
“Jangan sampai kegiatan budaya yang besar justru menghalangi mata pencaharian masyarakat kecil,” ujarnya. (uma)
Editor : Eka Rahmawati