RADAR BOGOR – Pemerintah Kota Bogor terus memperkuat pembangunan infrastruktur sanitasi demi memenuhi kebutuhan pengelolaan air limbah domestik yang aman dan layak bagi masyarakat.
Upaya pengelolaan air limbah tersebut dilakukan secara berkelanjutan melalui pembangunan sistem sanitasi komunal maupun terpusat di berbagai wilayah Kota Bogor.
Kepala Dinas PUPR Kota Bogor Juniarti Estiningsih menjelaskan, pengelolaan air limbah domestik dilakukan melalui dua sistem utama, yakni Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).
“SPALD-S merupakan sistem pengolahan di sumber, baik skala individual maupun komunal. Sedangkan SPALD-T dilakukan secara kolektif dengan aliran menuju instalasi pengolahan terpusat,” ujarnya, Jumat, 29 Mei 2026.
Hingga 2025, pembangunan sanitasi yang didukung pendanaan dari DAK, APBD Provinsi, dan APBD Kota Bogor menunjukkan capaian cukup besar. Sistem SPALD-T tercatat telah melayani 8.870 sambungan rumah.
Sementara SPALD-S komunal berupa tangki septik komunal menjangkau 2.815 sambungan rumah, serta SPALD-S individual sebanyak 1.759 sambungan rumah.
Pada tahun anggaran 2026, Pemkot Bogor kembali menargetkan pembangunan tambahan berupa 89 sambungan rumah untuk tangki septik komunal dan 60 sambungan rumah SPALD-T yang dibiayai melalui APBD Kota Bogor.
Meski demikian, pembangunan sanitasi masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat sehingga kebutuhan infrastruktur sanitasi ikut bertambah setiap tahunnya.
“Setiap tahun kebutuhan terus meningkat, sehingga pembangunan sanitasi harus terus dikejar,” kata Juniarti.
Baca Juga: Top Tier, 4 Coffee Shop di Bogor, jadi Tempat Nongkrong Anak Gaul hingga Punya Menu yang Enak
Ia menambahkan, data capaian tersebut baru berasal dari program yang ditangani Dinas PUPR. Kontribusi dari program CSR maupun kegiatan di tingkat kelurahan belum seluruhnya tercatat dalam data tersebut.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, dr Erna Nuraena mengungkapkan bahwa Kota Bogor telah menyandang status Open Defecation Free (ODF) sejak 2023. Capaian tersebut dinilai melampaui target nasional dan menjadi prestasi penting dalam sektor kesehatan lingkungan.
“Status ODF ini menjadi capaian luar biasa bagi Kota Bogor,” ujar Erna.
Meski telah meraih status tersebut, masih terdapat pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Saat ini tercatat masih ada 19.004 rumah yang belum memiliki septic tank dari total target penanganan sebanyak 35.884 rumah.
“Hingga 2025, sebanyak 16.880 rumah sudah tertangani dan sisanya akan dilakukan secara bertahap,” jelasnya.
Puluhan ribu rumah tersebut tersebar di 59 kelurahan. Beberapa wilayah yang telah lebih dulu tuntas penanganannya antara lain Kelurahan Rancamaya, Pabaton, Bojongkerta, Tajur, Cibadak, Bondongan, Kayumanis, Kencana, dan Mekarwangi.
Menurut Erna, tantangan di lapangan cukup beragam, mulai dari keterbatasan lahan, kondisi geografis yang berbukit dan berundak, hingga kemampuan masyarakat dalam membangun septic tank mandiri.
Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Kesehatan menerapkan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dengan fokus pada tiga pilar utama, yakni menciptakan lingkungan yang kondusif, meningkatkan kesadaran kebutuhan sanitasi, serta penyediaan sarana sanitasi.
“Kami terus melakukan edukasi melalui puskesmas, kader, hingga lintas sektor agar masyarakat semakin sadar pentingnya sanitasi sehat,” katanya.
Kampanye larangan buang air besar sembarangan juga terus digencarkan melalui pemasangan spanduk, siaran radio, hingga media sosial.
Pemkot Bogor pun mengimbau masyarakat untuk menjaga keberlanjutan status ODF dengan membiasakan penggunaan jamban sehat serta melakukan penyedotan septic tank secara rutin dan berkala.
“Gunakan jamban sehat dan hindari buang air besar sembarangan agar lingkungan tetap bersih dan sehat,” pungkasnya.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga