RADAR BOGOR – Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Bogor kembali menggelar aksi demo di depan Balai Kota Bogor, Jumat, 5 Juni 2026.
Demo ini merupakan kali kedua yang dilakukan PMII Kota Bogor setelah sebelumnya menyampaikan tujuh tuntutan kepada Pemerintah Kota Bogor bertepatan dengan momentum Hari Jadi Bogor (HJB) ke-544.
PMII Kota Bogor demo membawa berbagai poster dan spanduk berisi kritik terhadap kinerja Pemerintah Kota Bogor. Mereka menilai hingga saat ini belum ada langkah konkret maupun respons yang memadai dari pemerintah terhadap berbagai persoalan yang sebelumnya disampaikan.
Baca Juga: Bansos PIP Termin 2 Jenjang SD Cair Juni 2026, Mohon Maaf 2 Kategori Ini Tidak Akan Menerima Bantuan
Ketua Cabang PMII Kota Bogor, Toni Al Fazri mengatakan aksi lanjutan tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawalan terhadap tuntutan yang telah disampaikan pada aksi sebelumnya.
“Kami kembali hadir untuk memastikan bahwa tuntutan yang kami sampaikan tidak berhenti sebagai catatan semata. Pemerintah Kota Bogor harus menunjukkan keseriusan dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat,” ujar Toni.
Menurutnya, Hari Jadi Bogor seharusnya menjadi momentum evaluasi kinerja pemerintah daerah, bukan sekadar seremoni tahunan.
PMII menilai masih banyak persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian serius, mulai dari pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, transportasi, hingga perlindungan perempuan dan anak.
Baca Juga: Bahan Baku Naik, 0 Keuntungan: Penjualan Tempe di Cibinong Bogor Tertekan, Pembeli Mulai Berkurang
Dalam aksi tersebut, PMII kembali menyoroti persoalan tingginya angka putus sekolah, dugaan manipulasi dalam sistem PPDB zonasi, tingginya tingkat pengangguran, keterbatasan layanan kesehatan, kemacetan lalu lintas, persoalan banjir dan longsor, serta meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Selain itu, PMII juga menyoroti pengawasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai belum optimal sehingga berpotensi menimbulkan kebocoran pendapatan daerah.
Toni menegaskan, pihaknya tetap berpegang pada tujuh tuntutan yang sebelumnya telah disampaikan kepada Wali Kota Bogor. Di antaranya audit total pelaksanaan PPDB zonasi, transparansi sistem informasi kamar rumah sakit secara real time.
Kemudian evaluasi kinerja Dinas Tenaga Kerja terkait tingginya angka pengangguran, evaluasi Dinas Perhubungan dan DPUPR terkait kemacetan dan banjir, audit DP3A terkait penanganan kasus kekerasan seksual, serta evaluasi menyeluruh terhadap Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor.
PMII juga mendesak Pemerintah Kota Bogor untuk menerbitkan regulasi yang mewajibkan perusahaan dan sektor usaha memprioritaskan tenaga kerja lokal dengan kuota minimal 70 persen pekerja ber-KTP Kota Bogor.
“Kami akan terus mengawal tuntutan ini. Jika tidak ada langkah nyata dari pemerintah, kami siap melakukan konsolidasi yang lebih besar dan kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih banyak,” tegas Toni.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan mendapat perhatian masyarakat yang melintas di kawasan Balai Kota Bogor.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga