RADAR BOGOR – Massa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Bogor menggelar aksi demo di Balai Kota Bogor, Senin, 8 Juni 2026 sore. Mereka menyuarakan berbagai persoalan pembangunan yang dinilai masih belum tuntas di Kota Bogor.
Aksi yang mengusung tema “Bogor Belum Beres” itu diwarnai orasi secara bergantian. Massa kemudian masuk ke halaman Balai Kota dan menyampaikan langsung aspirasinya kepada Pemerintah Kota Bogor.
Ketua Umum KAMMI Bogor, Akhyarus Sholih, mengatakan masih banyak persoalan mendasar yang harus segera diselesaikan. Ia menyoroti mulai dari kemacetan, pengelolaan sampah, hingga akses pendidikan yang dinilai belum merata.
"Ketimpangan masih terjadi, mulai dari tingginya angka stunting, bantuan sosial yang belum tepat sasaran, hingga kualitas pendidikan. Ini menunjukkan pembangunan Kota Bogor masih menyisakan banyak pekerjaan rumah," ujarnya.
Dalam aksinya, KAMMI Bogor menyampaikan tujuh tuntutan kepada Pemerintah Kota Bogor, di antaranya penyelesaian kemacetan melalui integrasi transportasi publik dan penataan angkutan kota, pembenahan sistem pengelolaan sampah, hingga upaya konkret menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
Baca Juga: Sempat Tutup Imbas Dana Transfer Telat, 10 SPPG di Kota Bogor Siap Beroperasi Kembali Salurkan MBG
Selain itu, mereka juga mendesak pembaruan data sosial ekonomi agar bantuan tepat sasaran. KAMMI turut menyoroti keterbatasan daya tampung sekolah negeri, mengingat jumlah pendaftar SMP jauh melebihi kursi yang tersedia.
"Kami juga meminta evaluasi pelaksanaan SPMB secara transparan dan membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas dalam pengawasan pembangunan," tegas Akhyarus.
Aksi tersebut kemudian ditemui langsung Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim. Ia menyampaikan apresiasi atas aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan menilai sebagian besar tuntutan tersebut sudah dalam proses penanganan.
Dedie menjelaskan, persoalan kemacetan di Kota Bogor tidak hanya dipengaruhi angkutan kota dalam kota, tetapi juga kendaraan dari wilayah sekitar. Saat ini, kata dia, masih terdapat ribuan angkot dari Kabupaten Bogor yang beroperasi di dalam kota.
"Integrasi transportasi memang menjadi kebutuhan. Namun, ini juga memerlukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat karena menyangkut kewenangan perizinan angkutan," katanya.
Terkait pengentasan kemiskinan, stunting, dan pengangguran, Dedie menyebut hal itu menjadi prioritas pemerintah daerah. Ia menegaskan upaya tersebut membutuhkan dukungan berbagai pihak agar berjalan optimal.
Di sektor pendidikan, Pemkot Bogor disebut terus menambah fasilitas. Salah satunya dengan membuka SMP Negeri 23 dan rencana pembangunan SMP Negeri 24 untuk meningkatkan daya tampung siswa.
Selain itu, Pemkot juga memfasilitasi anak putus sekolah melalui program PKBM gratis yang saat ini telah menjangkau sekitar 800 anak. Pemerintah juga memberikan bantuan biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang tidak diterima di sekolah negeri.
"Setiap anak mendapatkan bantuan sekitar Rp3 juta agar bisa melanjutkan ke sekolah swasta. Ini bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan," jelasnya.
Sementara itu, pembaruan data sosial ekonomi juga terus dilakukan melalui verifikasi lapangan. Dedie memastikan proses tersebut ditargetkan rampung tahun ini agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran.
Ia menambahkan, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat akan terus dibuka. Menurutnya, masukan dari berbagai elemen, termasuk mahasiswa, menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah. (uma)
Editor : Eka Rahmawati