RADAR BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor kembali berhasil mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat. Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 ini menjadi raihan ke-10 secara berturut-turut bagi Kota Bogor.
Penyerahan penghargaan dilakukan di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Bandung, pada Selasa, 9 Juni 2026.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menerima langsung penghargaan tersebut didampingi Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil.
Dedie menyampaikan bahwa capaian ini merupakan buah kerja kolektif seluruh perangkat daerah dalam menjaga pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Ia menilai keberhasilan mempertahankan opini WTP menjadi landasan penting untuk terus memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Alhamdulillah, Pemerintah Kota Bogor kembali meraih opini WTP dari hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun 2025. Ini merupakan yang ke-10 kalinya bagi Kota Bogor,” ujar Dedie Rachim.
Menurutnya, penghargaan tersebut tidak hanya menjadi bentuk pengakuan atas tata kelola keuangan daerah, tetapi juga menjadi dorongan bagi seluruh jajaran pemerintah untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Capaian ini tentu menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah,” tambahnya.
Dedie menegaskan bahwa raihan opini WTP harus diiringi dengan peningkatan kualitas birokrasi serta pelayanan publik, sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.
Ia juga menekankan bahwa pengelolaan pemerintahan yang baik harus tercermin dalam kerja nyata yang lebih efektif, terbuka, dan sesuai kebutuhan warga Kota Bogor.
“Opini WTP ini harus tercermin dalam kinerja pemerintah yang semakin baik, efektif, transparan, dan sesuai harapan masyarakat,” tegasnya.
Ke depan, Pemkot Bogor berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui pengelolaan keuangan yang lebih transparan. Upaya ini diharapkan mampu mendukung pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kualitas layanan publik.(uma)
Editor : Eka Rahmawati