RADAR BOGOR - Pelaksanaan WFH bagi ASN Pemkot Bogor sudah berjalan dua bulan. Skema kerja dari rumah ini diklaim berhasil menghemat anggaran.
WFH sendiri dilakukan satu pekan sekali setiap Jumat. WFH dilaksanakan di level eselon III ke bawah. Jumlahnya sebanyak 1.054 dari jumlah ASN.
Kepala BKPSDM Kota Bogor, Dani Rahadian mengungkpkan penghematan anggaran dari skema WFH ini mencapai lebih dari Rp1 miliar.
“Untuk penghematan dalam dua bulan ini lebih kurang mencapai Rp1,6 miliar,” ungkap Dani pada Radar Bogor, Senin 15 Juni 2026 siang.
Angka tersebut merupakan akumulasi penghematan dari berbagai aspek. Mulai dari Bahan Bakar Minya (BBM), listrik, air, telepon hingga perjalanan dinas.
Kebijakan WFH setiap Jumat ini akan terus berlanjut hingga ada aturan baru yang dilayangkan oleh Pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
Baca Juga: Kisah Al Fiqie, Mahasiswa IPB University yang Sukses Ekspor Pinang 6 Kontainer per Bulan
“Iya, kebijakan WFH, sesuai perintah dari Pemerintah Pusat saja, sampai saat ini belum ada kebijakan utk dihentikan,” ujar Dani dikonfirmasi lebih lanjut.
Secara umum pelaksanaan WFH di Kota Bogor sudsh berlangsung cukup baik. Hanya saja masih ditemukan kendala teknis di lapangan.
“Misalnya mengenai absensi. Tapi kalau secara umum, sudah berjalan baik meski masih terus kami evaluasi dan ada beberapa perbaikan,” ucap Dani.
Pelaksanaan WFH juga turut diawasi ketat. Bahkan salah satu OPD mewajibkan setiap pegawainya share location saat bekerja dari rumah.
“Iya itu Dinas Pariwisata. ASN disana wajib melakukan Share Location sebanyak dua kali, pada jam 10.00 WIB dan pukul 14.00 WIB,” beber Dani pada Radar Bogor.
Sementara OPD lain menerapkan skema lain. Pimpinan mereka kerap melakukan video cal untuk memastikan pegawainya bekerja dari rumah.
“Ada juga yang zoom meet untuk semua pegawai yang WFH dan memastikan mereka bekerja di rumah. Jadi dipantau sama Kadisnya,” terang Dani.
Deni memberikan garansi pelaksanaan WFH di pekan kedua ini sudah jauh lebih baik ketimbang sebelumnya. Termasuk aplikasi yang digunakan.
“Laporan hasil kerja sudah bisa dilakukan di aplikasinya. Kendala presensi absen sudah bisa diatasi walau masih ada yang susah sinyal,” ujar Dani.
Tim dari BKPSDM disebut Dani juga turut memonitoring ke sejumlah OPD. Langkah ini merupakan intruksi langsung dari Sekretaris Daerah Kota Bogor, Denny Mulyadi.
“Mereka (OPD) sudah mematuhi aturan yang ditetapkan. Mematikan listrik ruangan dan termasuk tidak menggunakan kendaraan dinas,” pungkasnya. (bay)
Editor : Yosep Awaludin