Bansos Bogor Ekonomi Hiburan Internasional Jawa Barat Nasional Olahraga Otomotif Pendidikan Politik

Pemkot Bogor Raih Opini WTP ke-10, Perkuat Komitmen Tata Kelola Keuangan dan Pelayanan Publik

Eka Rahmawati • Senin, 15 Juni 2026 | 19:06 WIB
Pemkot Bogor kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025.(Dok. Pemkot Bogor)
Pemkot Bogor kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025.(Dok. Pemkot Bogor)

RADAR BOGOR - Pemerintah Kota Bogor kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian ini sekaligus menandai keberhasilan Kota Bogor meraih opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak 10 kali.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Jawa Barat kepada Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, dalam acara yang berlangsung di Bandung.

Dedie Rachim menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan tersebut. Menurutnya, raihan WTP merupakan hasil kolaborasi dan kerja keras seluruh perangkat daerah dalam menjaga pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.

Baca Juga: Pemkot Bogor Raih WTP ke-10, Dedie Rachim Minta Kinerja Pemerintahan Terus Ditingkatkan

"Alhamdulillah, Pemerintah Kota Bogor kembali memperoleh Opini WTP berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun 2025, ini merupakan raihan Opini WTP yang ke-10 bagi Kota Bogor tentu capaian menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah," ujar Dedie Rachim didampingi Ketua DPRD Kota Bogor di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Bandung, Selasa, 9 Juni 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Dedie didampingi Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil dan Sekretaris Daerah Kota Bogor Denny Mulyadi.

Wali Kota Bogor menegaskan bahwa penghargaan tersebut tidak boleh hanya menjadi simbol keberhasilan administrasi, tetapi harus tercermin dalam peningkatan kualitas kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.

"Selanjutnya bagaimana kita mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, pemberian Opini WTP harus tercermin dalam proses kerja pemerintah daerah yang semakin baik, efektif, transparan, dan sesuai dengan harapan masyarakat," jelas Dedie.

Pemkot Bogor, lanjut Dedie, akan terus memperkuat prinsip tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab, terbuka, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Konsistensi Pengelolaan Keuangan Daerah

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil menyampaikan apresiasi atas keberhasilan yang kembali diraih Kota Bogor. Menurutnya, mempertahankan opini WTP selama satu dekade merupakan pencapaian yang tidak mudah dan menunjukkan konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Alhamdulillah, Kota Bogor kembali mendapatkan opini WTP untuk yang ke-10 kalinya berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah,” kata Adityawarman.

Ketua DPRD Kota Bogor itu pun menilai capaian tersebut merupakan buah dari kerja keras seluruh unsur pemerintahan dalam menyusun laporan keuangan yang memenuhi prinsip transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi.

"Ini prestasi dan dedikasi yang luar biasa mempertahankan 10 kali WTP, mudah-mudahan penganggaran dan pelaksanaan APBD di Kota Bogor semakin baik lagi," harap Ketua DPRD Kota Bogor.

Menurutnya, sinergi antara DPRD Kota Bogor sebagai fungsi pengawasan dan Pemkot Bogor sebagai eksekutif dapat terus berjalan harmonis dan pihaknya berkomitmen terus mengawal agar setiap rupiah dari APBD dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat Kota Bogor melalui pembangunan yang tepat sasaran.

Editor : Eka Rahmawati
#bogor #wtp #pemkot #opini