Bansos Bogor Ekonomi Hiburan Internasional Jawa Barat Nasional Olahraga Otomotif Pendidikan Politik

Setelah Setahun Upaya Warga Graha Grande Kota Bogor Atasi Ancaman Bencana Longsor Bantaran Sungai Ciliwung, Kementerian PU Responsif

Eka Rahmawati • Rabu, 17 Juni 2026 | 20:53 WIB
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane memperbaiki bantaran Sungai Ciliwung di wilayah Perumahan Graha Grande, Kota Bogor. (Dok. Warga)
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane memperbaiki bantaran Sungai Ciliwung di wilayah Perumahan Graha Grande, Kota Bogor. (Dok. Warga)
RADAR BOGOR – Warga Perumahan Graha Grande, akhirnya bisa bernapas lega, sebab Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane mulai merealisasikan penanganan tanggul bantaran Sungai Ciliwung Kota Bogor yang mengalami longsor akibat gerusan arus sungai beberapa tahun lalu.

Kerusakan bantaran sungai yang berada di kawasan permukiman perumahan RT 04 RW 08, Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor tersebut telah menjadi kekhawatiran warga selama beberapa tahun terakhir.

Kondisi bantatan sungai pun semakin parah sejak awal Maret 2025 akibat tingginya curah hujan ketika itu, tak ayal hal tersebut dikhawatirkan dan bakal mengancam keselamatan rumah-rumah yang berada di sekitar sempadan sungai.

Salah seorang warga, Edward Panggabean, mengatakan proses penanganan yang kini dilakukan merupakan hasil upaya warga setempat dari koordinasi panjang antara warga, pemerintah daerah melalui Dinas PUPR dengan Kementerian PU melalui BBWS.

Baca Juga: Sambangi Kantor Radar Bogor, Mahasiswa Unpak Dalami Industri Media

“Ketika kondisi tanggul terlihat semakin parah dan berpotensi menimbulkan bencana, saya mencoba berkoordinasi dengan Kementerian PU. Selanjutnya saya diarahkan untuk berkomunikasi dengan BBWS Ciliwung-Cisadane. Saat itu respons dari pihak BBWS sangat baik, termasuk dari Kepala BBWS saat itu, Pak David Marpaung,” kata Edward dalam keterangannya, Bogor, Rabu, 17 Juni 2026.

Edho kerap disapa mengungkapkan memang warga harus menunggu lama, dan lebih dari satu tahun hingga penanganan fisik akhirnya dapat direalisasikan. Meski demikian, ia mengapresiasi langkah cepat Kementerian PU di bawah kepemimpinan Menteri PU Dody Hanggodo yang dinilai responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Saya secara pribadi menyampaikan apresiasi kepada Pak Menteri Dody Hanggodo yang merealisasikan penanganan ini. Bagi kami, ini merupakan bukti bahwa aspirasi masyarakat didengar dan ditindaklanjuti Pemerintah Pusat,” ujarnya.

Menurut Edho, pembangunan bronjong saat ini tengah dikerjakan, dan ini menjadi langkah awal penting untuk mengurangi risiko longsor dan mengantisipasi kikisan tanah akibat luapan Sungai Ciliwung yang melintas di kawasan perumahan.

Namun demikian, warga berharap pemerintah dapat menyiapkan solusi jangka panjang berupa penguatan struktur bantaran sungai yang lebih permanen.

“Pekerjaan bronjong ini sangat membantu sebagai langkah darurat. Namun kami berharap ke depan ada penanganan yang lebih komprehensif, seperti pembangunan dinding penahan sungai dengan konstruksi yang lebih kuat, mengingat Sungai Ciliwung merupakan aliran sungai primer yang melintasi kawasan padat penduduk,” tuturnya.

Edho menjelaskan, persoalan abrasi bantaran sungai mulai menjadi perhatian serius warga sejak Maret 2025. Saat itu, Ketua RT 04 bersama warga aktif melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari kelurahan, kecamatan, Dinas PUPR Kota Bogor, hingga mengajukan permohonan resmi kepada BBWS Ciliwung-Cisadane.

“Nah, ketika Pak Rinto selaku Ketua RT menyampaikan keluhan warga, saya dilibatkan untuk menyampaikan persoalan ini kepada pihak Kementerian PU. Pak Lurah juga terus mendorong agar surat permohonan dari Pemkot Bogor mendapat tindak lanjut. Semua pihak berupaya agar masalah ini segera mendapatkan solusi,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan penanganan bantaran Sungai Ciliwung tersebut tidak lepas dari kerja sama warga dengan pihak Pemkot yang terus menjalin komunikasi secara berkelanjutan dengan pihak BBWS.

“Jadi, pekerjaan ini bukan hasil perjuangan klaim seorang, setau saya ini upaya kerjasama warga, Ketua RT, Lurah, pihak Kecamatan, Dinas PUPR Bogor, hingga sampai ke pemerintah pusat (BBSW). Ya bersyukur sekarang sudah tertangani, cepat juga,” ungkap dia.

Edho menegaskan bahwa penanganan sempadan Sungai Ciliwung Cisadane merupakan kewenangan pemerintah pusat, dan berada dalam status Wilayah Sungai (WS) Strategis Nasional yang pengelolaannya mengacu pada UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air serta Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

“Sungai Ciliwung itu kan kewenangan pemerintah pusat. Nah, surat permohonan Dinas PUPR Bogor kepada BBWS sudah tepat. Saya hanya berupaya membantu mendorong dan mengawal prosesnya di KemenPU melalui BBWS. Sekarang pekerjaan sudah berjalan dan warga merasa jauh lebih tenang dari ancaman longsor yang selama ini menghantui,” pungkasnya.

Editor : Eka Rahmawati
#Graha Grande #kota bogor #sungai ciliwung #kementerian pu