RADAR BOGOR - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Denny Mulyadi secara resmi membuka kegiatan Kick Off Persiapan Evaluasi Pemerintahan Digital Kota Bogor Tahun 2026 di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Senin, 22 Juni 2026.
Dalam kegiatan tersebut, Denny menyampaikan sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian perangkat daerah terkait penguatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
Salah satu aspek yang menjadi sorotan adalah pengembangan dan penyempurnaan berbagai aplikasi yang telah digunakan pemerintah daerah. Menurutnya, pengelolaan data harus menjadi landasan utama dalam setiap pengembangan sistem digital agar mampu mengikuti perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat.
"Saya berharap kegiatan ini bisa menjadi pemicu dan pemacu bagi Kota Bogor untuk terus melakukan perbaikan," ujar Denny Mulyadi dalam keterangannya di laman resmi Pemerintah Kota Bogor.
Baca Juga: Warga Tak Lagi Bisa Nerobos, Pelintasan Kereta MA Salmun Kota Bogor Kini Dipasangi Palang
Denny menekankan bahwa transformasi menuju pemerintahan digital tidak boleh hanya berorientasi pada penggunaan teknologi semata, tetapi harus mampu menunjukkan manfaat yang nyata bagi efektivitas kerja pemerintahan.
Menurutnya, setiap proses digitalisasi yang menggantikan sistem manual perlu memiliki indikator keberhasilan yang jelas sehingga dampaknya dapat diukur secara objektif.
“Perubahan dari sistem konvensional menuju sistem digital harus memberikan hasil yang nyata dan terukur,” tegasnya.
Ia juga menyatakan kesiapan Kota Bogor untuk berkontribusi dalam penyempurnaan berbagai aplikasi pemerintahan, termasuk aplikasi Srikandi, agar penggunaannya menjadi lebih sederhana, praktis, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna di lapangan.
Denny menilai banyaknya aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah pusat maupun daerah perlu diarahkan menuju integrasi sistem yang lebih baik. Dengan demikian, proses kerja dapat berlangsung lebih efektif tanpa menambah beban administrasi bagi pengguna.
Menurutnya, setiap masukan terkait penyempurnaan aplikasi yang dinilai relevan dan mampu meningkatkan kinerja harus segera ditindaklanjuti.
“Perkembangan kebutuhan saat ini menuntut adanya inovasi dan penyempurnaan berkelanjutan agar sistem yang digunakan tetap efektif serta mampu mendukung proses kerja secara optimal,” katanya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah menghadapi tantangan tersendiri karena harus mengakomodasi penggunaan aplikasi dari pemerintah pusat, sekaligus memenuhi kebutuhan internal daerah yang memerlukan proses bisnis yang lebih cepat dan fleksibel.
Karena itu, Denny menekankan pentingnya komunikasi yang intensif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar kebijakan serta kebutuhan implementasi di lapangan dapat berjalan selaras.
"Harus ada komunikasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan serta kebutuhan di lapangan dapat berjalan selaras dan sinkron," tegasnya.
Capaian Indeks SPBE Kota Bogor
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor, Rudiyana, melaporkan bahwa capaian indeks SPBE Kota Bogor saat ini berada pada angka 4,08 yang menunjukkan kinerja digital pemerintahan berada pada kategori baik.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah komponen penilaian yang perlu ditingkatkan melalui kerja sama seluruh perangkat daerah agar capaian SPBE Kota Bogor semakin optimal.
Rudiyana menegaskan bahwa dalam setiap pengembangan aplikasi pemerintah, aspek keamanan sistem, manfaat bagi pengguna, serta dampak yang dirasakan masyarakat harus menjadi prioritas utama.
Dengan penguatan berbagai aspek tersebut, Pemkot Bogor berharap implementasi pemerintahan digital dapat semakin efektif, terintegrasi, dan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, serta berkualitas bagi masyarakat.
Editor : Eka Rahmawati