RADAR BOGOR - Pemkot Bogor diminta lebih kreatif dalam menggali potensi PAD. Mereka mesti mengoptimalkan sumber pendapatan yang belum tergarap maksimal.
Anggota DPRD Kota Bogor Abdul Kadir Hasbi Alatas menjelaksan kreatifitas mencari PAD dinilai penting, di tengah maafinya program pembangunan.
Kondisi gegrafis Kota Bogor disebut berbeda dengan wilayah lain. Ruang ekspansi pembangunan di wilayah ini tidak sebesar daerah lain.
“Srategi yang paling realistis yaitu memaksimalkan potensi yang sudah ada agar tidak terjadi potential loss daerah yang sebenarnya dapat dioptimalkan,” ujarnya.
Bagi Hasbi banyak ruang yang masih bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan PAD. Pertama yaitu retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Kemudian perubahan PBG yang berdampak pada penyesuaian retribusi, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), serta sekto lain yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan pembangunan.
Baca Juga: Kabar Baik untuk UMKM, Omzet di Bawah Rp500 Juta Tidak Kena Pajak
“Jangan sampai ada potensi penerimaan daerah yang hilang hanya karena lemahnya pendataan atau kurangnya koordinasi,” tegasnya.
Hasbi juga menyoroti masih ditemukannya potensi kebocoran penerimaan daerah dari sektor PBJT atas jasa makanan dan minuman.
Terdapat indikasi bahwa pada sebagian wajib pajak restoran atau kafe, pajak yang telah dibayarkan konsumen belum seluruhnya disetorkan ke kas daerah sesuai ketentuan.
PBJT pada dasarnya dibayarkan oleh konsumen dan dipungut oleh pelaku usaha untuk kemudian disetorkan kepada pemerintah daerah.
Karena itu, Bapenda perlu memperkuat pengawasan dan membangun sistem yang lebih terpadu agar tidak ada lagi celah yang menyebabkan pajak yang sudah dibayarkan masyarakat tidak masuk ke kas daerah.
"Potensi seperti ini harus segera ditutup karena sangat merugikan pendapatan daerah,” tegas Hasbi.
Hasbi menegaskan bahwa optimalisasi PAD bukan hanya menjadi tanggung jawab Bapenda.
Banyak data dan informasi berada di perangkat daerah lain, sehingga koordinasi lintas-SKPD menjadi faktor penting dalam meningkatkan pendapatan daerah.
“Kalau setiap SKPD bekerja sendiri-sendiri, tentu banyak potensi yang luput dari pengawasan. Begitu pula dengan data usaha yang menjadi objek PBJT maupun objek pajak daerah lainnya. Data harus saling terkoneksi, bukan berjalan sendiri-sendiri,” jelasnya.
Ia menilai penguatan integrasi data, sinkronisasi sistem, digitalisasi pengawasan, dan komunikasi antarperangkat daerah harus menjadi prioritas.
Baca Juga: Seni Merawat Mobil Tua Nanggung Agar Tetap Nyaman dan Memikat Penggemar Otomotif
Dengan sistem yang lebih terintegrasi, pemerintah dapat meminimalkan kebocoran potensi penerimaan sekaligus meningkatkan akurasi basis data perpajakan daerah.
“Setiap rupiah PAD yang gagal dipungut berarti ada kesempatan pembangunan yang ikut hilang. Saya berharap Bapenda tidak hanya fokus mengejar target tahunan, tetapi juga membangun sistem yang mampu mengidentifikasi seluruh potensi penerimaan secara berkelanjutan,” terangnya.
Koordinasi yang aktif dengan seluruh SKPD menjadi kunci agar tidak ada lagi potential loss akibat data yang tidak sinkron, lemahnya pengawasan, maupun sistem yang masih menyisakan celah kebocoran penerimaan daerah.
Ia berharap langkah tersebut mampu memperkuat kapasitas fiskal Pemerintah Kota Bogor sehingga pembangunan, pelayanan publik, dan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dapat berjalan lebih optimal (bay)
Editor : Yosep Awaludin