RADAR BOGOR - Pemerintah terus memperkuat sistem pelaporan aksi pembangunan rendah karbon di daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan target emisi nol bersih (Net Zero Emission) dan visi Indonesia Emas 2045.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengoptimalkan penggunaan Aplikasi Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Aksi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (AKSARA).
Upaya tersebut dibahas dalam Lokakarya Nasional Pelaporan Aksi Pembangunan Rendah Karbon dalam Rangka Mencapai Ekonomi Hijau melalui Aplikasi AKSARA yang digelar di Swiss-Belhotel Bogor, Selasa, 30 Juni 2026.
Kegiatan yang berlangsung hingga 2 Juli 2026 itu diikuti ratusan peserta dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Lingkungan Hidup dari 38 provinsi di Indonesia, baik secara luring maupun daring. Lokakarya terselenggara atas dukungan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
Baca Juga: Pemkot Bogor Gandeng Donatur Kejar Zero New Stunting, 512 Balita Sudah Lulus
Melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, pemerintah mendorong AKSARA menjadi platform utama untuk memantau dan mengevaluasi aksi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) di tingkat daerah.
Langkah tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 yang menempatkan penurunan intensitas emisi GRK dan Indeks Ekonomi Hijau sebagai indikator utama pembangunan nasional.
AKSARA memungkinkan pemerintah daerah memetakan, memantau, dan mengevaluasi berbagai aksi penurunan emisi secara terintegrasi. Sistem tersebut juga dilengkapi fitur Climate Budget Tagging, yang terhubung dengan platform CONNECT hasil kolaborasi Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk mendukung tata kelola anggaran berbasis iklim.
Commission Manager Climate and Biodiversity Hub Indonesia GIZ Indonesia & ASEAN, Karin Cristina Allgoewer, mengatakan dukungan Pemerintah Jerman melalui GIZ bertujuan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan rendah karbon.
“Kemitraan GIZ mendukung penuh penguatan kapasitas kelembagaan menuju pembangunan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Aplikasi AKSARA memiliki peran strategis dalam mengubah catatan administratif aksi penurunan emisi menjadi basis data yang valid untuk memperkuat daya saing ekonomi sekaligus ketahanan terhadap perubahan iklim,” ujarnya.
Menurut Karin, GIZ juga memberikan dukungan teknis dalam penyusunan metodologi perhitungan emisi gas rumah kaca yang sesuai standar internasional, integrasi sistem pemantauan, peningkatan kapasitas daerah, hingga pengembangan sistem pelaporan yang selaras dengan komitmen Paris Agreement dan Enhanced Transparency Framework.
Melalui lokakarya tersebut, peserta mendapatkan pelatihan langsung mengenai penginputan data emisi, penggunaan aplikasi AKSARA, hingga simulasi perhitungan Indeks Ekonomi Hijau.
Selama tiga hari pelaksanaan, peserta dari berbagai organisasi perangkat daerah strategis, mulai sektor kehutanan, pertanian, energi, transportasi, hingga pengelolaan limbah, juga didorong memperkuat sinkronisasi data dengan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI).
Pemerintah berharap kualitas pelaporan dari daerah semakin baik sehingga dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan hijau, penguatan investasi rendah karbon, serta pengelolaan pembiayaan iklim yang lebih transparan dan akuntabel.(ded)
Editor : Eka Rahmawati