RADAR BOGOR – Rencana kenaikan tarif layanan Transjabodetabek menuai beragam tanggapan dari penumpang rute P11 Bogor–Blok M. Sebagian pengguna berharap pemerintah daerah turut berkontribusi memberikan subsidi agar beban masyarakat tidak semakin besar.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini tengah mengkaji penyesuaian tarif untuk sejumlah rute Transjabodetabek yang melayani wilayah penyangga, termasuk Bogor.
Besaran tarif yang dibahas berkisar Rp7.000 hingga Rp10.000 per perjalanan sebagai bagian dari evaluasi biaya operasional dan skema subsidi angkutan umum. Hingga kini, usulan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum ditetapkan.
Baca Juga: Koperasi Jadi Andalan Perkuat Ekonomi Kerakyatan di Kota Bogor
Salah seorang penumpang, Nita (28), mengaku keberatan apabila tarif Transjabodetabek benar-benar naik hingga Rp10.000. Menurut dia, kenaikan tersebut akan cukup membebani komuter yang setiap hari pulang-pergi Bogor-Jakarta.
"Kalau buat yang setiap hari PP Bogor-Jakarta, tentu keberatan. Karena kita sudah punya perhitungan pengeluaran transportasi setiap bulan. Kalau dari Rp3.500 naik jadi Rp10.000 kan hampir tiga kali lipat," ujarnya saat ditemui di Pool Transjabodetabek Botani, Kota Bogor, Senin, 6 Juli 2026.
Ia berharap pemerintah tidak membebankan seluruh biaya kepada masyarakat. Menurutnya, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu mencari skema subsidi agar tarif transportasi umum tetap terjangkau.
"Kita sebagai masyarakat juga sudah bayar pajak, harapannya ada subsidi untuk transportasi umum, karena banyak masyarakat yang bergantung pada angkutan umum untuk bekerja setiap hari," katanya.
Sementara itu, penumpang lainnya, Wahyudi (61), menilai penyesuaian tarif masih tergolong wajar apabila mempertimbangkan kualitas layanan dan besarnya subsidi yang selama ini diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Kalau naik misalnya sampai Rp7.000 atau Rp10.000 menurut saya masih wajar. Fasilitasnya juga baik," ujarnya.
Meski demikian, Wahyudi menilai pembiayaan layanan Transjabodetabek seharusnya tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta.
Menurutnya, pemerintah daerah yang wilayahnya turut dilayani rute tersebut, termasuk Pemerintah Kota Bogor dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, juga perlu ikut memberikan dukungan pendanaan.
"Karena ini kan sampai Bogor, mestinya Pemerintah Bogor dan Pemerintah Jawa Barat jangan hanya menerima manfaatnya saja, seharusnya ikut memberikan subsidi sesuai kemampuan daerah masing-masing," katanya.
Wahyudi yang mengaku telah berusia 61 tahun mengatakan dirinya tidak terdampak langsung apabila tarif mengalami penyesuaian karena sebagai lansia ia memperoleh fasilitas tarif gratis untuk sejumlah moda transportasi terintegrasi yang disubsidi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (uma)
Editor : Eka Rahmawati