RADAR BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus mengintensifkan persiapan penggabungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB).
Setelah proses tersebut rampung, organisasi perangkat daerah hasil penggabungan akan membawahi 4 bidang pelayanan dalam satu struktur yang lebih terpadu.
Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, menyampaikan bahwa penyatuan kedua perangkat daerah tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui sistem pelayanan yang lebih terintegrasi dan efisien.
Pernyataan tersebut disampaikan saat Dedie memimpin apel pagi di Kantor DP3A Kota Bogor, Jalan Ciwaringin, pada Senin, 6 Juli 2026. Kegiatan itu sekaligus menjadi sarana untuk memastikan seluruh tahapan persiapan penggabungan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Baca Juga: Eks Sopir Angkot Tua di Kota Bogor bakal Dapat Insentif Rp120 Ribu per Hari
Menurut Dedie, langkah reorganisasi tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan keluarga, perlindungan perempuan, dan pemenuhan hak anak.
"Penggabungan ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, terutama di bidang pemberdayaan keluarga serta perlindungan perempuan dan anak," ujar Dedie.
Wali Kota Bogor menjelaskan bahwa penggabungan DP3A dan DPPKB juga merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan pemerintah daerah dengan struktur organisasi pemerintah pusat, khususnya yang berkaitan dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Lebih lanjut, Dedie menilai penyatuan kedua perangkat daerah akan mengurangi potensi tumpang tindih kewenangan sehingga penanganan berbagai persoalan di tengah masyarakat dapat dilakukan secara lebih cepat, terarah, dan efisien.
Dengan struktur yang lebih sederhana, koordinasi antarfungsi diharapkan menjadi lebih optimal tanpa harus menunggu penyelesaian lintas instansi.
Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari kemajuan infrastruktur fisik, melainkan juga dari kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab itu, penguatan kelembagaan dipandang sebagai langkah penting agar pelayanan publik semakin efektif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Di sisi lain, Kepala DP3A Kota Bogor, Rakhmawati, mengungkapkan bahwa persiapan menuju penggabungan kedua organisasi perangkat daerah tersebut telah dilakukan sejak beberapa tahun terakhir.
Saat ini, Pemerintah Kota Bogor sedang menyelesaikan penyusunan Peraturan Wali Kota (Perwali) yang akan menjadi dasar hukum pelaksanaannya, dengan target implementasi mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Rakhmawati menjelaskan bahwa struktur organisasi baru tidak hanya mengintegrasikan urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana, tetapi juga akan mencakup fungsi pemberdayaan masyarakat dalam satu organisasi.
Nantinya, perangkat daerah hasil penggabungan akan terdiri atas empat bidang utama, yaitu bidang perlindungan perempuan dan anak, bidang pembangunan keluarga, bidang keluarga berencana, serta bidang pemberdayaan masyarakat.
Ia menambahkan bahwa seluruh kebutuhan menuju proses integrasi telah dipersiapkan secara bertahap, mulai dari penyusunan regulasi, penyesuaian struktur organisasi, hingga sinkronisasi perencanaan anggaran.
Seluruh perencanaan, termasuk kebutuhan anggaran untuk tahun mendatang, telah diselaraskan agar pelaksanaan penggabungan dapat berjalan sesuai target yang ditetapkan.
"Persiapan penggabungan sudah kami lakukan sejak beberapa tahun terakhir, termasuk penyusunan Perwali dan penyelarasan perencanaan anggaran, kita sudah persiapkan semua untuk penggabungan dan perencanaan anggaran tahun depan juga sudah diselaraskan," jelas Rakhmawati.(uma)
Editor : Eka Rahmawati