Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial Dinsos Kota Bogor, Giri Maya Yudistira, mengatakan saat ini persiapan masih dilakukan. Dinsos akan menggelar sosialisasi dan pelatihan bagi petugas pada akhir Juli sebelum ground check dimulai.
"Insyaallah akhir Juli kami sosialisasi sekaligus memberikan pelatihan kepada calon petugas ground check. Awal Agustus mulai pelaksanaannya," ujar Giri kepada Radar Bogor, Jumat, 17 Juli 2026.
Baca Juga: Pusat Kuliner Pasar Jambu Dua Bogor Viral, Ada Makanan Tradisional hingga Kekinian
Ia menjelaskan, ground check merupakan verifikasi lapangan menggunakan 39 parameter yang ditetapkan Badan Pusat Statistik (BPS). Hasilnya akan digunakan untuk memperbarui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dari 96 ribu warga yang menjadi sasaran, sekitar 88 ribu di antaranya belum memiliki desil atau tingkat kesejahteraan dalam DTSEN. Kelompok inilah yang menjadi fokus pengecekan.
"Yang kami cek adalah kondisi terbaru warga, bukan menentukan mereka menerima bansos atau tidak. Hasil ground check akan diajukan ke Kementerian Sosial agar BPS menetapkan desilnya," jelas Giri.
Ia menegaskan, Dinsos hanya bertugas memperbarui data. Sementara penetapan penerima bantuan seperti PKH, BPNT, Program Sembako, dan BPJS PBI APBN menjadi kewenangan Kementerian Sosial.
Ground check ditargetkan selesai dalam 30 hari. Dinsos berharap data yang lebih akurat akan membuat penyaluran bantuan sosial semakin tepat sasaran.
"Harapannya pelayanan semakin baik dan bantuan bisa tepat sasaran," katanya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Bogor Dedi Mulyono meminta Dinsos mempercepat pelaksanaan ground check. Menurutnya, pembaruan data harus selesai pada triwulan III 2026 agar penyaluran bantuan sosial pada akhir tahun tidak salah sasaran.
"Dinas Sosial harus mempercepat ground check. Data desil ini menyangkut hak masyarakat. Jangan sampai warga yang seharusnya mendapat bantuan justru tidak menerima karena datanya tidak valid," tegas Dedi.
Ia mengungkapkan, APBD 2026 mengalokasikan Rp950.359.600 untuk pendataan fakir miskin atau verifikasi lapangan. Anggaran itu harus dimanfaatkan maksimal agar data sosial masyarakat semakin akurat.
"Targetnya jelas, triwulan III data sudah lebih valid. Sehingga saat bantuan sosial disalurkan di akhir tahun, penerimanya lebih tepat dan sesuai kondisi riil masyarakat," pungkasnya. (uma)
Editor : Eka Rahmawati