RADAR BOGOR - Sebanyak 50 halte Biskita tercatat dalam keadaan rusak. Data ini merupakan akumulasi antara jumlah eksisting dengan yang sudah diperbaiki.
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dishub Kota Bogor, Rudi Partawijaya mengungkapkan baru ada 29 halte Biskita yang diperbaiki.
“Jumlah halte Biskita 79. Sampai dengan kemarin ada 29 halte yang sudah diperbaiki,” ungkap Rudi pada Radar Bogor, Senin 20 Juli 2026.
Rudi menerangkan perbaikan halte Biskita sudah dilakukan sejak awal tahun hingga pertengahan Juli 2026. Teranyar halte Gor Pajajaran 2 yang mendapat penanganan.
“Di bulan Januari ada 9 yang diperbaiki, Februari 3, Maret 3, Mei 1, Juni 6 dan Juli 6, terbaru itu Halte Gor Pajajaran 2,” beber Rudi dikonfirmasi lebih lanjut.
Dishub disebut Rudi akan terus melakukan sentuhan manis terhadap halte Biskita. Hanya prioritas penanganan dilakukan berdasarkan tingkat kerusakan paling parah.
Baca Juga: Burung Masuk Kamar Rumah Sakit, Dosen IPB Ungkap Bahayanya
“Pemeliharaan sudah kami susun jadwalnya. Di bulan Juli masih ada 12 lagi, Agustus 26 shelter dan September terdapat dua titik,” ujar Rudi.
Kerusakan halte Biskita disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya imbas aksi vandalisme yang memenuhi area tembok halte.
Untuk itu Rudi meminta kepada masyarakat untuk ikut menjaga kebersihan. Tidak lagi melakukan aksi vandalisme terhadap fasilitas umum.
“Masyarakat harus menjaga kebersihan vandalisme. Jangan merusak aset umum yang digunakan oleh masyarakat, inikan kebanyakan tangan-tangan jahil,” ujarnya.
Rudi turut menanggapi pemasangan CCTV di halte Biskita yang diusulkan oleh Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin beberapa waktu lalu.
Menurutnya, pemasangan kamera CCTV di halte Biskita belum bisa dilakukan tahun ini. Namun ia menggaransi usulan tersebut menjadi atensi serius.
“Kemungkinan kita usulkan di anggaran tahun depan (Pemasangan CCTV) sesuai atensi Pa Wakil Wali Kota Jenal Mutaqin,” terang Rudi.
Alasan pemasangan CCTV tidak bisa dilakukan tahun ini, lantaran semua proyek perencanaan 2026 sudah disusun di 2020 dalam System Informasi Pemerintah Daerah
“Semua perencanaan kan untuk tahun 2026, disusun nya tahun 2025 di SIPD yg di keluarkan dari Depdagri, berlaku se Indonesia,” pungkasnya. (bay)
Editor : Yosep Awaludin