RADAR BOGOR - Pemkot Bogor membidik Healthy Cities Recognition Award 2026 yang diselenggarakan WHO Western Pacific Regional Office.
Pada hari terakhir pengajuan, Pemkot Bogor telah mengirimkan dokumen penilaian dengan mengandalkan indikator Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan pengendalian tuberkulosis (TB).
Penghargaan tersebut diperuntukkan bagi kabupaten dan kota yang meraih predikat Kabupaten/Kota Sehat 2025.
Hasil penilaian dijadwalkan diumumkan pada 3 September 2026 di Sydney, Australia.
Di tengah proses penilaian itu, Wali Kota Bogor Dedie Rachim memaparkan strategi Kota Bogor dalam mewujudkan kota sehat pada Diseminasi Hasil Joint External Review (JER) Bidang Promosi Kesehatan di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Rabu 22 Juli 2026.
Dedie mengatakan, pembangunan kota sehat membutuhkan kebijakan yang tepat serta kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, keberhasilan tidak dapat dicapai hanya oleh pemerintah.
Baca Juga: Bus Trans Pakuan Permudah Akses ke Sentul City Bogor, Tarif hanya Rp12 Ribu
"Untuk menjadikan sebuah daerah menjadi kota atau kabupaten sehat perlu ditunjang oleh kebijakan yang tepat. Di Kota Bogor ada berbagai best practice yang diimplementasikan, di antaranya Perda KTR yang melibatkan Pemkot Bogor, DPRD, sektor swasta, dan elemen masyarakat," ujarnya.
Selain KTR, Pemkot Bogor menjalankan program pemeriksaan kesehatan gratis. Program itu mendorong masyarakat rutin memeriksa kondisi kesehatannya sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan.
Pemkot juga terus memperluas ruang terbuka publik. Fasilitas tersebut dimanfaatkan sebagai sarana olahraga dan mendorong masyarakat menerapkan gaya hidup aktif.
Dedie menyebut berbagai upaya itu berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kesehatan warga.
Saat ini angka harapan hidup Kota Bogor mencapai 76,24 tahun atau berada di atas rata-rata nasional.
"Angka harapan hidup Kota Bogor di 76,24 tahun. Tentu itu juga ditunjang oleh menurunnya tingkat kematian bayi," katanya.
Dalam kesempatan itu, Dedie juga menegaskan pentingnya pendekatan promotif dan preventif. Menurutnya, pelayanan kesehatan tidak cukup berfokus pada pengobatan.
Ia mendorong adanya indikator yang jelas sebagai acuan pemberian obat kepada masyarakat.
Tenaga kesehatan juga diharapkan lebih aktif mengedukasi pasien agar tidak bergantung pada obat-obatan.
Dedie turut mengusulkan adanya kebijakan nasional untuk membatasi kadar gula dan garam pada makanan serta minuman kemasan.
Menurutnya, konsumsi gula dan garam berlebih menjadi salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian dalam upaya pencegahan penyakit.
Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan, Maria Endang Sumiwi, mengapresiasi berbagai kebijakan yang diterapkan Kota Bogor.
Ia menilai langkah tersebut sejalan dengan upaya membangun perilaku hidup sehat melalui dukungan kebijakan, komunitas, dan lingkungan yang sehat.
Sementara itu, sejumlah pihak dari sektor swasta, komunitas, hingga Badan Pangan menyatakan ketertarikan menjadikan Kota Bogor sebagai salah satu lokasi percontohan penguatan perilaku hidup sehat masyarakat.
Dedie menyambut baik peluang tersebut dan menegaskan kesiapan Pemkot Bogor untuk terus memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan kualitas kesehatan warga. (uma)
Editor : Yosep Awaludin