RADAR BOGOR - Stigma bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM hanya menjadi tempat belajar bagi anak putus sekolah mulai berubah.
Di Kota Bogor, PKMB juga diminati keluarga dari kalangan menengah ke atas yang menginginkan sistem pembelajaran lebih fleksibel.
Perubahan tersebut terlihat dari meningkatnya minat masyarakat terhadap pendidikan kesetaraan dalam beberapa tahun terakhir.
Selain menjadi solusi bagi anak yang putus sekolah, PKBM kini juga dipilih oleh calon atlet, siswa yang menjalani pembelajaran berbasis homeschooling, hingga peserta didik yang ingin memiliki waktu belajar lebih fleksibel.
Ketua Forum Komunikasi PKBM Kota Bogor, Hasan, mengatakan saat ini terdapat 52 PKBM di Kota Bogor.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 48 lembaga telah menyelenggarakan ujian pendidikan kesetaraan.
Baca Juga: Perwali P4S Tak Kunjung Terbit, DPRD Kota Bogor Bakal Bersurat ke Wali Kota
Pada tahun ajaran 2025/2026, sebanyak 3.423 peserta didik Paket A, Paket B, dan Paket C dinyatakan lulus serta menerima ijazah.
Kelulusan tersebut menjadi salah satu indikator meningkatnya penyelenggaraan pendidikan kesetaraan di Kota Bogor.
Menurut Hasan, PKBM tetap menjalankan fungsi utamanya sebagai penyelenggara pendidikan bagi masyarakat yang putus sekolah maupun tidak dapat melanjutkan pendidikan formal.
Namun, perkembangan kebutuhan masyarakat membuat layanan PKBM kini menjangkau kelompok yang lebih beragam.
"Program PKBM memang menjadi salah satu garda terdepan dalam menangani anak-anak yang tidak bersekolah. Saat ini kami juga terus membangun kerja sama dengan PKK, kelurahan, kecamatan, hingga Dinas Pendidikan agar semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses layanan pendidikan," ujar Hasan kepada Radar Bogor, Jumat 24 Juli 2026.
Salah satu contoh dapat dilihat di PKBM Citra Pakuan miliknya. Lembaga tersebut saat ini memiliki sekitar 350 peserta didik dari seluruh jenjang pendidikan kesetaraan dengan dukungan 21 tenaga pendidik.
Tidak sedikit peserta didiknya berasal dari keluarga menengah ke atas. Mereka memilih PKBM karena menawarkan pola pembelajaran yang lebih fleksibel.
Baik melalui kelas tatap muka terbatas maupun pembelajaran berbasis daring yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa.
"Saat ini minat masyarakat terhadap pendidikan kesetaraan sangat besar, terutama dari kalangan menengah ke atas. Mereka lebih menyukai model pembelajaran seperti homeschooling berbasis pondok maupun online sehingga bisa menggunakan guru-guru khusus dan lingkungan pergaulan anak lebih terjaga," jelas Hasan.
Menurutnya, tren tersebut juga terlihat pada peserta didik yang berstatus sebagai calon atlet.
Baca Juga: Warga Swadaya Perbaiki Jalan di Tahurhalang Bogor, Pemdes Sebut Masih Layak
Mereka membutuhkan waktu latihan yang padat sehingga memilih pendidikan kesetaraan karena jadwal belajar dapat disesuaikan dengan aktivitas olahraga.
Hasan mengatakan, fleksibilitas itu tidak mengurangi kualitas pembelajaran. Seluruh PKBM tetap menjalankan proses belajar mengajar sesuai ketentuan pemerintah, mulai dari penyusunan modul ajar, perangkat pembelajaran, hingga evaluasi hasil belajar.
Selain mata pelajaran akademik, peserta didik juga memperoleh berbagai pelatihan keterampilan.
Di PKBM Citra Pakuan misalnya, siswa dapat mengikuti pelatihan komputer, tata boga, tata kecantikan, hingga menjahit sebagai bekal memasuki dunia kerja maupun membangun usaha mandiri.
"Kami tidak ingin lulusan PKBM hanya memperoleh ijazah. Mereka juga harus memiliki keterampilan sehingga setelah lulus mampu bekerja atau bahkan membuka usaha sendiri," katanya.
Hasan menambahkan, kualitas lulusan pendidikan kesetaraan juga terus meningkat.
Banyak lulusan Paket C yang berhasil diterima di perguruan tinggi negeri, Universitas Terbuka, hingga melanjutkan pendidikan ke luar negeri setelah mempersiapkan diri sejak awal.
"Alhamdulillah, banyak lulusan kesetaraan yang lolos ke perguruan tinggi negeri maupun universitas di luar negeri. Mereka dan orang tuanya memang sudah mempersiapkan semuanya dengan matang," ujarnya.
Ia menilai capaian tersebut menjadi bukti bahwa pendidikan kesetaraan tidak lagi dapat dipandang sebagai pilihan kedua.
Menurutnya, PKBM kini telah berkembang menjadi alternatif pendidikan yang mampu bersaing dengan jalur formal.
Baca Juga: Cara Cek Saldo BPNT KKS Baru dan Perbedaan Tahap 2 Susulan dengan Tahap 3
Hasan berharap perubahan stigma terhadap PKBM terus berlanjut. Ia menargetkan setiap PKBM di Kota Bogor memiliki program unggulan masing-masing, baik di bidang bahasa, keterampilan, maupun kewirausahaan.
Sehingga pendidikan kesetaraan tidak lagi dipandang sebagai pilihan terakhir, melainkan menjadi salah satu model pendidikan yang diminati masyarakat.
Perubahan persepsi itu juga mendapat perhatian Pemkot Bogor. Dalam momentum Hari Jadi Bogor (HJB) ke-544, Pemkot Bogor berhasil merekrut 848 warga putus sekolah untuk kembali melanjutkan pendidikan melalui PKBM pada Tahun Ajaran 2026/2027.
Sementara itu, pada tahun ajaran sebelumnya sebanyak 3.423 peserta didik dinyatakan lulus dan menerima ijazah Paket A, Paket B, maupun Paket C.
Capaian tersebut ditampilkan dalam Gebyar PKBM dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang digelar Pemkot Bogor.
Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, mengatakan legalitas pendidikan kesetaraan melalui PKBM setara dengan sekolah formal.
Lulusan Paket A, Paket B, maupun Paket C memiliki ijazah yang diakui negara dan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
"PKBM tidak lagi dipandang sebelah mata. Melalui Gebyar PKBM ini kita melihat berbagai penampilan, UMKM binaan, bahkan lulusannya ada yang melanjutkan ke beberapa universitas. Artinya, pendidikan Paket A sampai Paket C itu legal, diakui pemerintah, dan mampu bersaing," ujar Jenal.
Baca Juga: Ditengah Penantian Bansos Tahap 3, BPNT Tahap 2 Susulan Rp600.000 Cair di KKS Baru
Menurut Jenal, PKBM juga menjadi salah satu instrumen penting dalam menekan angka anak putus sekolah di Kota Bogor.
Pemerintah bersama Forum Komunikasi PKBM, camat, dan Dinas Pendidikan terus melakukan jemput bola agar masyarakat yang sempat berhenti sekolah dapat kembali memperoleh akses pendidikan.
"Ternyata persoalannya bukan hanya keaktifan warga, tetapi juga dukungan orang tua yang sangat berpengaruh. Ada anak yang ingin sekolah, tetapi orang tuanya tidak mendukung, baik karena faktor ekonomi maupun jarak sekolah yang cukup jauh," katanya. (uma)
Editor : Yosep Awaludin