RADAR BOGOR — Stigma sekolah paket sebagai tempat berkumpulnya anak putus sekolah (DO) dan anak bermasalah masih menjadi tantangan bagi pendidikan nonformal. Kondisi itu turut dirasakan PKBM Al Jauhar, Bogor Utara.
Kepala Sekolah PKBM Al Jauhar, Upi Muzdalifah, mengatakan masih ada sebagian masyarakat yang memandang sekolah paket sebelah mata. Bahkan, muncul anggapan bahwa ijazah pendidikan nonformal tidak memiliki nilai yang sama dengan pendidikan formal.
“Masih ada sebagian masyarakat yang belum paham, menganggap sekolah paket itu tempat kumpulnya anak-anak nakal, anak-anak DO, ada juga yang menganggap ijazahnya tidak laku,” kata Upi saat ditemui Radar Bogor, Selasa, 28 Juli 2026.
Menurutnya, anggapan tersebut perlu diluruskan, pendidikan nonformal merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional. PKBM juga memiliki peran penting dalam memberikan akses pendidikan kepada anak yang tidak lagi bisa mengikuti sekolah formal.
Upi menyebut, anak yang masuk PKBM memiliki latar belakang beragam, sebagian memang merupakan anak tidak sekolah karena persoalan ekonomi, harus membantu keluarga bekerja, hingga menghadapi persoalan hukum.
Namun, kondisi tersebut tidak lantas membuat mereka kehilangan kesempatan untuk kembali belajar dan memperbaiki diri.
“Kalau anak sudah di luar, siapa yang mau menyelamatkan kalau bukan kami di nonformal? Kami percaya kesempatan kedua itu ada,” ujarnya.
Upi mencontohkan sejumlah siswa PKBM Al Jauhar yang sebelumnya dikeluarkan dari sekolah formal karena terlibat tawuran dan persoalan hukum. Setelah masuk PKBM, mereka mendapat pendampingan untuk memperbaiki karakter sekaligus melanjutkan pendidikan.
Menurut dia, proses tersebut menunjukkan bahwa anak yang pernah bermasalah tetap memiliki peluang untuk berubah ketika diberikan ruang dan pendampingan.
“Datang lagi ke Al Jauhar sudah lulus dan sudah bekerja, saya yakin mereka bisa berubah,” katanya.
Selain menangani anak tidak sekolah, PKBM Al Jauhar juga menerapkan pola belajar yang lebih fleksibel, siswa tidak diwajibkan mengenakan seragam dan sepatu seperti sekolah formal.
Jadwal belajar juga disesuaikan dengan kondisi siswa, pembelajaran berlangsung tiga hari dalam sepekan, mulai pukul 09.30 hingga 14.00 WIB.
Pola tersebut dibuat agar siswa yang harus membantu keluarga, bekerja, atau memiliki aktivitas lain tetap bisa mengikuti pendidikan.
“Jangan sampai alasan tidak punya seragam membuat mereka tidak mau sekolah, jadwal juga kami buat lebih fleksibel, mereka bisa mengimbangi waktu antara membantu bekerja di rumah atau aktivitas lainnya,” jelas Upi.
Fleksibilitas itu juga membuat pendidikan nonformal mulai dipilih keluarga dari kalangan ekonomi menengah ke atas. Menurut Upi, sebagian orang tua memilih sekolah nonformal agar anak memiliki waktu lebih banyak untuk mengembangkan kemampuan di luar akademik.
Siswa yang menjadi atlet, santri, hingga mereka yang ingin mengikuti kursus seperti coding, komputer dan bahasa Inggris dapat mengatur waktunya lebih leluasa.
“Bukan berarti formal kurang baik, tapi bagaimana si anak bisa mengelola waktu, ada orang tua yang memilih sekolah paket tiga hari, kemudian empat harinya digunakan untuk bimbel atau kegiatan lain,” ungkapnya.
PKBM Al Jauhar sendiri berdiri sejak 2005, selama sekitar 21 tahun, lembaga tersebut telah berkembang menjadi empat gedung yang tersebar di Bogor Utara.
Saat ini, Al Jauhar memiliki sekitar 400 siswa pada pembelajaran tertentu dan sekitar 300 siswa offline, ribuan siswa juga telah lulus dari PKBM tersebut sejak berdiri.
Upi mengatakan sebagian lulusan Al Jauhar berhasil melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri maupun swasta. Lulusan jenjang pendidikan dasar dan menengah juga melanjutkan ke sekolah negeri maupun swasta.
Di sisi lain, Upi berharap pemerintah memperkuat dukungan terhadap pendidikan nonformal. Salah satu kebutuhan yang dinilai mendesak adalah keberadaan guru bimbingan konseling (BK) dan psikolog untuk mendampingi siswa.
“Anak-anak nonformal itu kebanyakan orang menganggap sekolah paket seperti laundry. Datangnya seperti cucian kotor. Kami cuci bersih, kami pastikan semuanya dalam keadaan baik, setelah lulus kami kembalikan lagi ke orang tua,” tuturnya.
Ia juga menyoroti status tenaga pendidik di PKBM yang hingga kini masih disebut tutor. Menurut Upi, kondisi tersebut berdampak pada akses terhadap sejumlah kesempatan pengembangan dan kesejahteraan tenaga pendidik.
“Kalau dibilang kami pejuang, kami pejuang, siapa yang bisa mengurus anak-anak DO dari formal kalau bukan kami? Apakah kami harus lempar mereka ke jalanan? Kan enggak mungkin,” tegasnya.
Karena itu, ia mendorong agar kebijakan pemerintah terhadap tenaga pendidik nonformal dapat diperkuat. Dengan dukungan tersebut, PKBM dinilai bisa semakin optimal menjalankan fungsi sebagai pintu pendidikan kedua bagi anak-anak yang kehilangan akses di sekolah formal. (uma)
Editor : Eka Rahmawati