RADAR BOGOR - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak hanya meningkatkan akses gizi masyarakat, tetapi juga menjadi mesin penggerak ekonomi daerah.
Di Kota dan Kabupaten Bogor, program nasional tersebut telah menyerap 38.552 tenaga kerja lokal melalui operasional 789 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani jutaan penerima manfaat.
Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bogor, Haidir, mengatakan seluruh tenaga kerja yang terlibat merupakan warga lokal yang direkrut sebagai relawan di dapur-dapur MBG.
“Jumlah tenaga kerja penduduk Bogor yang terserap di SPPG sebanyak 38.552 orang,” ujarnya.
Baca Juga: Pasca Dipagari, Area Perlintasan Kereta Jalan Sholeh Iskandar Bogor bakal Dibangun Taman
Rinciannya, Kota Bogor memiliki 135 SPPG yang mempekerjakan 6.281 relawan, sedangkan Kabupaten Bogor memiliki 654 SPPG dengan 32.271 relawan. Seluruh dapur tersebut tersebar di 46 kecamatan di Kota dan Kabupaten Bogor.
Tak hanya membuka lapangan pekerjaan, program MBG juga menghidupkan roda perekonomian melalui kemitraan dengan pelaku usaha lokal.
Saat ini terdapat 3.852 supplier yang memasok kebutuhan bahan baku, terdiri atas koperasi, UMKM, BUMDes, petani, hingga peternak.
Di Kota Bogor terdapat 939 supplier, sementara Kabupaten Bogor mencapai 2.913 supplier.
Menurut Haidir, perputaran ekonomi yang dihasilkan dari kebutuhan bahan baku setiap hari sangat besar.
Di Kota Bogor saja, nilai pembelian bahan baku diperkirakan mencapai sekitar Rp3 miliar per hari. Sementara di Kabupaten Bogor berkisar Rp12 miliar hingga Rp15 miliar per hari.
“Nilai itu baru untuk pembelian bahan baku makanan. Belum termasuk insentif relawan maupun biaya operasional lainnya. Karena itu kami ingin semakin banyak hasil pertanian, peternakan, dan perikanan lokal yang terserap sehingga manfaat program ini semakin luas dirasakan masyarakat,” katanya.
Selain memperkuat dampak ekonomi, KPPG Bogor juga memperketat pengawasan seluruh SPPG. Pengawasan dilakukan terhadap ketepatan waktu distribusi makanan, standar kebersihan dapur, hingga akurasi data penerima manfaat.
Monitoring juga dilakukan secara berjenjang melalui koordinator kecamatan, koordinator wilayah, hingga KPPG. Ke depan, seluruh aktivitas dapur akan dipantau secara real time melalui Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN).
Melalui sistem tersebut, setiap kepala SPPG wajib melaporkan menu harian, aktivitas operasional, serta pelaksanaan program sehingga dapat dipantau langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Haidir memastikan pihaknya juga tidak akan mentoleransi pelanggaran, termasuk penggunaan barang bersubsidi seperti LPG 3 kilogram maupun minyak goreng subsidi dalam operasional dapur MBG.
“Kalau ada yang terbukti menggunakan barang bersubsidi untuk operasional SPPG, tentu akan kami tindak sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Hingga Juni 2026, penerima manfaat MBG di Kota Bogor mencapai 331.352 orang, sedangkan Kabupaten Bogor sebanyak 1.592.315 orang. Secara keseluruhan, wilayah kerja KPPG Bogor yang meliputi Kota dan Kabupaten Bogor, Kota dan Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kota Depok, serta Kabupaten Purwakarta telah mengoperasikan 2.006 SPPG yang melayani 4.656.221 penerima manfaat, didukung 94.072 relawan dan 8.869 supplier.(ded)
Editor : Eka Rahmawati