RADAR BOGOR - Dapur MBG.(Makan Bergizi Gratis) yang beroperasi di Kota Bogor dilarang pakai gas melon. Sanksi bagi yang melanggar pun sudah disiapkan.
Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Badan Gizin Nasional (BGN) Bogor, Haidir penggunaan gas melon dalam produksi dapur MBG sangat riskan.
“Gas melon atau LPG 3Kg itu cepat habis. Dapur MBG tidak boleh ambil resiko,” kata Haidir dikonfirmasi Radar Bogor pada, Kamis 30 Juli 2026 pagi.
Larangan serupa juga berlaku untuk penggunaan Minyakita. Haidir meminta kepada seluruh mitra, untuk menggunakan bahan baku yang berkualitas.
“Karena bahan baku itu masuknya ke operasional cost. jadi sebenarnya tidak mengganggu keuangan mitra, karena itu diambil dari belanja operasional,” jelasnya.
Pemantauan di lapangan secara berjenjang kian diperketat. KPPG Bogor akan turut berkoordinasi dengan lembaga yang berada di bawahnya.
Baca Juga: Makna Film Perayaan Mati Rasa, Drama Keluarga tentang Luka Anak Sulung
“Tentu itu, (Pemantauan) kami lakukan. Tapi berjenjang ada Korcam ada Korwil ada KPPG begitu, jadi kami saling koordinasi satu sama lain,” jelas Haidir.
Selain itu, KPPG juga turut memantau setiap belanja operasional dapur. Saban hari, mereka wajib melaporkan pengeluaran belanja yang dilakukan.
“Kan ada invoice yang harus dibayarkan, saya tanya ke bawah, sepanjang laporan mereka tidak ada ditemukan SPPG yang pakai gas melon,” ujar Haidir.
Meski begitu ia turut mewanti-wanti. Apabila dapur MBG di Kota Bogor menggunakan barang-barang subsidi akan diberi sanksi tegas.
“Pasti kita tindak Kepala SPPGnya karena melanggar untuk tidak menggunakan barang subsidi. Kita punya mekanisme ngasih surat peringatan,” tegasnya.
Haidir menegaskan barang-barang subsidi yang disiapkan pemerintah harus tepat sasaran. Dapur MBG tidak boleh ikut campur dalam penggunaannya.
“Barangabarang subsidi itu bukan buat SPPG tapi ada untuk yang berhak dan itu saya pastikan bukan untuk SPPG,” tegas Haidir.
Larangan penggunaan barang subsidi ini merupakan arahan langsung dari pusat. Mereka saat ini memang tengah merombak skema realisasi program MBG.
Bahkan ada ratusan dapur MBG yang sudah disetop operasionalnya karena dinilai melanggar aturan. Namun kondisi ini belum terpantau di Kota Bogor.
“Kami belum tau ada berapa yang ditutup dapur MBG sama BGN. Datanya masih dipusat kami sudah minta dan sekarang kami juga lagi menunggu,” tutup Haidir. (bay)
Editor : Yosep Awaludin