RADAR BOGOR – Pengguna Jalan Raya Cilebut harus kembali bersabar. Longsor yang terjadi di salah satu ruas jalan Kota Bogor tersebut belum mendapat penanganan permanen dan rencananya baru akan diperbaiki pada 2027.
Kepala Dinas PUPR Kota Bogor Juniarti Estiningsih, menjelaskan bahwa penanganan longsor di Cilebut tersebut bukan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bogor, melainkan berada di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Menurut Esti, perbaikan ruas jalan yang terdampak longsor di Cilebut Bogor salah satunya, akan menggunakan anggaran Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun, realisasi anggaran tersebut baru direncanakan pada 2027.
Baca Juga: UMKM Perempuan Bogor Bakal Dapat Pendampingan Lebih Luas, Alisa Khadijah ICMI Siapkan Program Baru
"Iya penanganannya di Bankeu baru akan direalisasikan pada tahun 2027, Bankeunya Provinsi ya," jelasnya.
Terkait nilai anggaran, Esti mengaku belum memperoleh informasi secara rinci. Ia menyebut kepastian mengenai besaran dana perlu dikonfirmasi kepada Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jawa Barat.
Meski demikian, survei terhadap lokasi longsor disebut sudah dilakukan oleh pihak terkait beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Jangan Panik Desil KPM Tiba-Tiba Naik, Begini Cara Ajukan Data Baru agar Bansos Tahap 3 Cair
"Kalau soal anggaran harus ditanya lagi ke Dinas SDA Provinsi, yang pasti mereka sudah survei beberapa waktu lalu," ungkap Esti.
Kondisi Jalan Makin Mengkhawatirkan
Longsor di Jalan Raya Cilebut terjadi pada akhir Januari 2026. Hingga kini, kondisi ruas jalan tersebut masih mengkhawatirkan, terutama ketika hujan turun.
Berdasarkan catatan pengurus RT setempat, longsoran memiliki tinggi sekitar empat meter dengan panjang mencapai 20 meter.
Baca Juga: Jadwal Bantuan Pangan Beras 10 Kg Mulai 17 Agustus 2026 dan Update PKH BPNT Tahap Ketiga
Pantauan di lokasi pada Rabu, 5 Agustus 2026 menunjukkan konstruksi jalan tampak menggantung. Tanah yang sebelumnya menjadi penahan badan jalan juga terlihat mengalami penurunan cukup signifikan.
Kondisi tersebut membuat dua lajur jalan tidak dapat digunakan secara normal. Kendaraan dari dua arah harus melintas secara bergantian karena ruang jalan yang tersedia semakin menyempit.
Warga setempat pun turun tangan mengatur lalu lintas secara swadaya. Aktivitas tersebut dilakukan hampir setiap hari sejak longsor terjadi sekitar tujuh bulan lalu.
Baca Juga: Saldo PKH Rp575 Ribu Cair ke Kartu KKS Bank BNI, Cek Rekening Sekarang
Salah seorang warga, Imam, mengatakan kondisi jalan semakin mengkhawatirkan, terutama pada malam hari. Minimnya penerangan di sekitar lokasi membuat pengguna jalan harus lebih berhati-hati.
"Kalau malam yang parah, enggak ada lampu. Paling ini satu di depan PLN. Ini lama-lama kalau didiemin bisa nambah parah," kata Imam.
Warga Khawatir Longsor Meluas
Kemacetan juga kerap terjadi akibat sistem buka-tutup secara manual. Kondisi tersebut semakin terasa pada sore hari dan ketika akhir pekan.
Imam mengatakan warga bahkan harus menurunkan beberapa orang untuk membantu mengatur kendaraan agar tidak terjadi penumpukan.
Baca Juga: Liga Jasa Keuangan 2026 Resmi Bergulir, bank bjb Dorong Kolaborasi Lewat Olahraga
"Macet kalau sore. Apalagi saat hari libur seperti malam Minggu atau hari Minggunya. Karena kan ini jalannya saling bergantian," ujarnya.
Warga berharap pemerintah tidak menunggu kondisi semakin parah untuk melakukan penanganan. Salah satu solusi yang diharapkan adalah pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) atau struktur pengaman lain yang lebih kuat.
"Iya TPT atau semacam bronjong yang kuat. Dipasang seperti paku bumi. Kalau tidak cepat-cepat ditangani bisa melebar sebelum makan korban," pungkas Imam.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga