Untuk memperkuat upaya tersebut, Dinas Pendidikan Kota Bogor mengumpulkan pengawas, penilik, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), organisasi mitra PAUD dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas), serta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Kegiatan itu juga melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) dan aparatur wilayah dari enam kecamatan.
Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin menyampaikan penanganan anak tidak sekolah membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dan menurutnya aparatur di tingkat kecamatan dan kelurahan perlu lebih aktif mendatangi warga yang putus sekolah.
Baca Juga: Puluhan Siswa SD Dilarikan ke Puskesmas Dramaga Bogor, Diduga Keracunan MBG
"Selama semua stakeholder saling berkoordinasi, kita harus jemput bola. Kasi Kemas dari kecamatan dan kelurahan juga harus giat lagi door to door kepada warga yang putus sekolah," kata Jenal dalam rapat sinergitas di Hotel Onih, Kamis, 6 Agustus 2026.
Ia menilai data yang akurat menjadi dasar penting dalam menentukan langkah penanganan ATS. Berdasarkan temuan di lapangan, anak putus sekolah dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kondisi ekonomi keluarga, jarak ke sekolah, hingga kebutuhan perlengkapan pendidikan.
Namun, Jenal menegaskan pemerintah telah menyiapkan berbagai fasilitas agar warga tetap bisa melanjutkan pendidikan melalui jalur nonformal.
"PKBM itu gratis, dan lokasinya juga dekat. Alat-alat sekolah juga kita berikan, saya rasa tidak ada lagi alasan untuk tidak bersekolah," tegasnya.
Karena itu, ia meminta pendekatan kepada masyarakat terus diperkuat melalui kolaborasi penggiat pendidikan, aparatur wilayah, dan OPD agar warga yang belum mengenyam pendidikan dapat segera kembali belajar.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Herry Karnadi mengatakan penyamaan persepsi seluruh penggiat pendidikan menjadi bagian dari strategi percepatan penurunan ATS di Kota Bogor.
Ia menyebut kegiatan Gebyar PKBM yang digelar pada Juni lalu telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan nonformal.
Sebagai tindak lanjut, Dinas Pendidikan akan membentuk Kelompok Belajar (Pokjar) di kelurahan yang belum memiliki PKBM.
"Kita juga akan bentuk Kelompok Belajar (Pokjar) untuk kelurahan yang belum ada PKBM-nya. Ada total 14 kelurahan yang belum ada," ujar Herry. (uma)
Editor : Eka Rahmawati