RADAR BOGOR – Kota Bogor menempati peringkat ketiga dalam Indeks Ketahanan Bencana (IKB) se-Jawa Barat. Capaian tersebut menjadi salah satu sorotan dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) BNPB Tahun 2026 yang digelar di Kota Bogor.
Rakortek BNPB berlangsung di Aston Hotel and Resort, Kecamatan Bogor Selatan, selama empat hari, 10-13 Agustus 2026. Forum tersebut mempertemukan 120 peserta dari 37 provinsi untuk menyinkronkan program penanggulangan bencana antara pemerintah pusat dan daerah.
Sekretaris Utama BNPB Rustian mengatakan, capaian Kota Bogor dalam indeks ketahanan bencana diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk memperkuat kapasitas menghadapi risiko bencana.
Menurutnya, penguatan ketahanan tidak cukup dilakukan ketika bencana sudah terjadi. Pemerintah daerah perlu memperkuat mitigasi dan memasukkan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan.
Baca Juga: Mau Pesan Tiket Kereta? Access by KAI Sedang Bermasalah
“Rakortek ini menjadi forum yang sangat strategis untuk menyelaraskan semua kebijakan pusat dan daerah agar sejalan. Selain itu, menjadi sarana untuk memperkuat koordinasi lintas sektor,” kata Rustian, Selasa, 11 Agustus 2026.
Rustian menilai, integrasi peta risiko bencana ke dalam kebijakan tata ruang dan pembangunan infrastruktur menjadi langkah penting. Pendekatan tersebut diperlukan agar pembangunan di daerah turut mempertimbangkan potensi risiko bencana.
Ia menyebut pembangunan berbasis ketangguhan membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media memiliki peran dalam membangun sistem penanggulangan bencana.
Sinergi tersebut diperlukan untuk menyatukan sumber daya, memperkuat literasi kesiapsiagaan, serta mempercepat respons ketika bencana terjadi.
“Penanganan bencana memerlukan keterlibatan banyak faktor dan elemen agar dapat terintegrasi secara utuh dan selaras dengan arah pembangunan nasional,” ujarnya.
Rakortek BNPB 2026 diikuti 120 peserta yang terdiri dari 41 perwakilan Bapperida provinsi, 32 BPBD provinsi, serta 37 komponen lainnya. Forum tersebut membahas sinkronisasi program penanggulangan bencana berbasis kapasitas daerah.
Rustian berharap pengelolaan bencana tidak berhenti pada penanganan saat terjadi krisis. Pemerintah daerah didorong membangun budaya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan dan kehidupan masyarakat.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bogor Eko Prabowo yang mewakili Pemkot Bogor mengatakan, terpilihnya Kota Bogor sebagai lokasi Rakortek menjadi kehormatan bagi daerah.
Menurut Eko, penanggulangan bencana membutuhkan perencanaan dan penguatan kapasitas yang dilakukan secara berkelanjutan.
“Semua memahami bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saat bencana terjadi, tetapi merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan perencanaan, penguatan kapasitas, koordinasi, dan kolaborasi yang berkelanjutan,” kata Eko.
Ia menambahkan, setiap daerah memiliki karakteristik risiko dan kemampuan yang berbeda. Perbedaan tersebut mencakup kondisi geografis, sumber daya, kelembagaan, kemampuan fiskal, hingga tantangan kebencanaan.
Karena itu, menurut Eko, kebijakan penanggulangan bencana perlu menyesuaikan kondisi masing-masing daerah. Penyelarasan kebijakan nasional dengan kebutuhan lokal juga menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan daerah.
Rakortek BNPB 2026 diharapkan menghasilkan sinkronisasi kebijakan dan program antara pemerintah pusat dan daerah. Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan indeks ketahanan bencana sekaligus menekan risiko bencana di masing-masing wilayah. (uma)
Editor : Eka Rahmawati