RADAR BOGOR - Permintaan warga soal pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO Re Martadinata mulai diakomodir.
Permintaan itu menyusul adanya rencana penutupan perlintasan kereta Re Martadinata dari aktivitas penyeberangan orang.
Wali Kota Bogor Dedie Rachim mengatakan pembangunan JPO di Re Martadinata telah disampaikan ke Pemerintah Pusat.
“Waktu kemarin kita bahas juga dengan Pa Dirjenhubdat, untuk pembangunan JPO dan Underpas Kebon Pedes, JPO Martadinata dan MA Salmun,” jelas Dedie.
Pemoot Bogor saat ini disebut Dedie tengah mencoba untuk membuat Detail Enginering Design (DED) dari pembangunan JPO tersebut.
“Ya yang penting kan kita sipakan dulu DED nya. Kalau sudah ada coba kita usulkan. Mudah-mudahan terpilih,” ujar Dedie pada awak media.
Baca Juga: PRB Minta Masyarakat Dukung Bupati Bogor Menyapa Warga, Teguran Soal Bendera Dinilai Positif
Dedie menerangkan pemerintah pusat sebetulnya sudah menganggarkan triliunan rupiah untuk mengatasi masalah perlintasan sebidang di berbagai daerah.
“Kalau tidak salah kan total anggaran untuk penutupan pelintasan dan pembangunan alternatif jalan itu ada Rp4,1 triliun dari pemerintah pusat,” beber Dedie.
Orang nomor satu di Kota Bogor itu berharap anggaran yang telah disiapkan tersebut dapat turut mengucur ke daerah teritorialnya.
“Kita lihat lah ya, intinya segala upaya, cari duit dari mana-mana, alternatif penbiayaan daei mana mana terus optimalisasi PAD,” pungkasnya. (bay)
Editor : Yosep Awaludin