RADAR BOGOR - Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, dalam menghadirkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat mendapat apresiasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).
Apresiasi itu disampaikan Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I KemenPANRB, Akhmad Hasmy, dalam Ekspose Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berlangsung di Balai Kota Bogor, Kamis (13/8/2026).
Menurut Akhmad, berbagai terobosan yang dijalankan Pemkot Bogor menunjukkan bahwa reformasi birokrasi tidak berhenti pada urusan administrasi pemerintahan.
Baca Juga: Aranya Nusantara Foundation Bersama Aqua Gelar Conservation Journey di Pancawati Bogor
Lebih dari itu, kebijakan yang dibuat diarahkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan warga.
Program Pemkot Bogor Dinilai Berdampak Langsung
Sejumlah inovasi menjadi perhatian, mulai dari upaya menekan angka putus sekolah hingga program pengentasan kemiskinan.
Pemkot Bogor menjalankan pendekatan jemput bola untuk menemukan anak yang tidak lagi bersekolah. Anak-anak tersebut kemudian didorong kembali mendapatkan akses pendidikan.
Di sektor sosial dan ekonomi, pemerintah daerah juga berupaya menurunkan angka kemiskinan melalui peningkatan investasi.
Program pembangunan turut diarahkan untuk mendorong indeks pembangunan manusia dan meningkatkan angka harapan hidup masyarakat.
Berbagai capaian tersebut, diperkuat melalui kolaborasi Pemkot Bogor dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah pusat, sektor swasta, serta berbagai elemen masyarakat.
Kinerja Pemerintah Dipantau Lewat SADAYA
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim menjelaskan, Pemkot Bogor kini mendorong percepatan program agar setiap kegiatan pemerintahan memiliki hasil yang jelas dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia mengatakan, target pembangunan diturunkan hingga ke tingkat pegawai.
Setiap perangkat daerah diberikan peran yang lebih terukur, sementara koordinasi lintas organisasi diperkuat agar target pembangunan dapat dicapai secara bersama-sama.
Pemkot Bogor juga menggunakan Sistem Akuntabilitas Daerah yang Terintegrasi (SADAYA) untuk memantau pelaksanaan program. Evaluasi dilakukan secara berkala setiap tiga bulan.
Baca Juga: Pencairan Bansos Baru Mencapai 15 Persen, Begini Penjelasan Fakta di Lapangan
Hasil evaluasi tersebut menjadi bahan untuk menyusun perbaikan program pada tahun berikutnya.
Pemkot juga menerapkan penghargaan bagi pihak yang berhasil mencapai target serta konsekuensi terhadap kinerja yang belum memenuhi sasaran.
"Laporan kinerja transparan, membandingkan target dengan capaian, melihat kemajuan tahunan, serta menganalisis faktor keberhasilan atau kegagalan. Masyarakat dapat mengaksesnya langsung di website resmi Kota Bogor tanpa login," kata Dedie.
SAKIP Didorong Jadi Bagian dari Tata Kelola
Dedie menilai, penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik turut mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja Pemkot Bogor.
Ia menyebut, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Bogor berada dalam kategori tinggi secara nasional. Menurutnya, capaian tersebut berjalan seiring dengan peningkatan SAKIP dari tahun ke tahun.
"Maka Pemkot terus memperkuat pengaplikasian SAKIP sebagai bagian integral dari tata kelola pemerintahan dan perangkat daerah harus konsisten untuk menjalankan program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat melalui sistem pemerintahan yang sudah dibangun ini," ujar Dedie.
Ia menambahkan, pembenahan tata kelola pemerintahan harus terus diarahkan pada hasil yang dapat diukur di lapangan.
Mulai dari pengentasan kemiskinan, peningkatan indeks pembangunan manusia, peningkatan angka harapan hidup, penurunan pengangguran, hingga pengurangan angka putus sekolah menjadi indikator yang terus dipantau.
"Semua itu dicek sesuai dengan kondisi lapangan lalu dievaluasi untuk peningkatan kinerja ke depan dan kebermanfaatan kepada masyarakat lebih luas lagi," ucapnya.
KemenPANRB Sebut Kota Bogor Punya Program Inovatif
Apresiasi juga disampaikan Akhmad Hasmy, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I KemenPANRB.
Menurut Akhmad, Kota Bogor termasuk daerah yang menunjukkan perkembangan positif dalam penerapan SAKIP.
Baca Juga: KKS BNI Terisi Lagi, Cek Daftar Daerah yang Cair Bansos PKH dan Beras 30 Kg
Ia bahkan menilai, Jawa Barat memiliki posisi penting sebagai salah satu barometer dalam penerapan tata kelola pemerintahan.
"Diskusi di Kota Bogor ini selalu menarik. Dan Jawa Barat ini kami anggap sebagai barometer nasional. Ketika Jawa Barat bisa, yang lain pasti mengikuti," ujar Akhmad.
Ia melihat, capaian Kota Bogor tidak terlepas dari visi pemerintah daerah yang menempatkan keberadaan pemerintah sebagai upaya untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Dari berbagai daerah, Kota Bogor termasuk yang capaiannya bagus dibanding daerah lain. Bagaimana Kota Bogor memiliki visi yang memang kehadiran pemerintah itu untuk itu. Yang membedakannya adalah cara mencapainya. Dan Kota Bogor memiliki berbagai program terobosan yang inovatif," ungkapnya.
Meski demikian, Akhmad berharap, berbagai capaian yang telah diraih Pemkot Bogor dapat diperkuat dengan dokumen perencanaan serta data yang semakin detail.
Dengan begitu, berbagai praktik baik yang sudah berjalan dapat terus dievaluasi, dikembangkan, dan menjadi dasar peningkatan kinerja pemerintahan pada masa mendatang. (*)
Editor : Siti Dewi Yanti