RADAR BOGOR - Wali Kota Bogor Dedie A Rachim meminta sektor pendidikan tidak berjalan sendiri tanpa melihat kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, pendidikan harus mampu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia usaha.
Hal itu disampaikan Dedie dalam Sarasehan Pendidikan Kota Bogor 2026 di Gedung PPM, Jalan Binamarga, Kamis, 20 Agustus 2026. Kegiatan tersebut mengusung tema “Optimalisasi Fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah”.
Dedie mengatakan, salah satu tantangan pendidikan di Kota Bogor adalah memastikan adanya kesesuaian antara pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja. Hal ini penting untuk menekan angka pengangguran terbuka sekaligus meningkatkan daya serap lulusan.
“Apakah matching antara pendidikan dengan dunia pekerjaan? Apakah memang pendidikan yang ada di Bogor menjawab kebutuhan industri maupun kebutuhan riil dari bidang-bidang usaha yang ada di Bogor?” kata Dedie.
Baca Juga: Pemkot Dukung Cabor Berprestasi, KONI Kota Bogor Fokus Sport Science dan Perkuat Sinergitas
Menurutnya, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian Dewan Pendidikan dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Ia meminta pola pendidikan mulai diarahkan untuk menjawab kebutuhan riil di lapangan.
Dedie mencontohkan kebutuhan tenaga kerja di sektor kafe, restoran, hotel, hingga industri hospitality. Menurutnya, kebutuhan tersebut harus menjadi pertimbangan dalam menyiapkan kompetensi peserta didik.
“Jangan-jangan yang dibutuhkan bukan penjahit, jangan-jangan yang dibutuhkan bukan juru las, tapi jangan-jangan yang dibutuhkan adalah barista,” ujarnya.
Selain barista, kata Dedie, kebutuhan tenaga kerja juga muncul pada posisi housekeeping dan bidang lain di sektor hospitality.
Karena itu, ia mendorong adanya penyesuaian antara supply tenaga kerja dari sektor pendidikan dengan demand dari dunia usaha.
“Jadi bisa penyalurannya ke industri yang tepat, itu riil kebutuhannya, jadi jangan kemudian pendidikannya tidak nyambung dengan kebutuhan realitas,” tegasnya.
Dedie juga menyoroti masih adanya persoalan pengangguran terbuka, anak putus sekolah, serta rata-rata lama sekolah di Kota Bogor.
Untuk anak yang putus sekolah, pemerintah dapat melakukan intervensi melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Pendataan juga perlu dilakukan hingga tingkat RT dan RW agar anak yang tidak lagi bersekolah dapat teridentifikasi.
Sementara untuk pengangguran terbuka, pemerintah didorong mengarahkan pencari kerja ke sektor yang sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan industri.
Di sisi lain, Dedie meminta pelajar juga dibekali kemampuan bahasa asing. Menurutnya, kemampuan tersebut dapat membuka peluang kerja hingga tingkat internasional.
Ia melihat sejumlah negara saat ini menghadapi persoalan kekurangan tenaga usia produktif. Kondisi tersebut dinilai dapat menjadi peluang bagi angkatan kerja dari Kota Bogor maupun Indonesia.
“Sehingga peluang-peluang di tingkat daerah, regional, nasional, hingga internasional bisa diisi oleh angkatan kerja dari Indonesia maupun daerah,” pungkasnya. (uma)
Editor : Eka Rahmawati