RADAR BOGOR - Pemkot Bogor masih menunggu kepastian alokasi Transfer ke Daerah atau TKD dari pemerintah pusat untuk Tahun Anggaran 2027.
Kepastian soal TKD tersebut menjadi salah satu tantangan dalam penyusunan anggaran Kota Bogor tahun depan.
Sebab, hingga pembahasan KUA-PPAS 2027, informasi mengenai jumlah TKD 2027 dari Kementerian Keuangan belum diterima.
Wali Kota Bogor, Dedie Rachim, mengatakan Pemkot Bogor untuk sementara menggunakan data alokasi TKD 2026 sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS 2027.
Meski begitu, Dedie memastikan rancangan KUA-PPAS 2027 telah disusun dalam kondisi berimbang atau balance.
“Kalau yang KUA-PPAS 2027 mah sudah balance. Nanti tinggal kita meningkatkan pendapatan dari sisi optimalisasi potensi,” kata Dedie usai Rapat Paripurna DPRD Kota Bogor, Kamis 20 Agustus 2026.
Baca Juga: Mahasiswa KKN UIKA Bogor Jadikan Pencegahan Narkoba sebagai Program, Sasar Pelajar SMP
Salah satu langkah yang disiapkan Pemkot Bogor yakni mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.
Pemkot juga melihat peluang dari sejumlah piutang yang masih dapat dioptimalkan untuk memperkuat pendapatan.
“Kemudian ada beberapa piutang yang mungkin bisa kita optimalisasikan untuk cover menutupi hal tersebut. Kita optimalisasi untuk menutupi kekurangan dan sebagainya,” ujarnya.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena alokasi TKD Kota Bogor mengalami penurunan pada 2026. Berdasarkan postur APBD 2026, TKD tercatat sekitar Rp1,12 triliun.
Nilai tersebut turun Rp273,39 miliar atau 19,54 persen dibandingkan alokasi 2025 yang mencapai sekitar Rp1,39 triliun.
Di sisi lain, Pemkot Bogor juga harus menghadapi kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.
Kondisi tersebut membuat Pemkot bersama DPRD harus lebih selektif dalam menjaga program yang masuk dalam prioritas pembangunan.
Dedie mengatakan kerja sama antara Pemkot dan DPRD diperlukan agar program prioritas sesuai visi Bogor Beres dan Bogor Maju tetap berjalan.
“Tentu dengan situasi sekarang banyak dinamika dan sedang ada efisiensi juga dari pusat. Maka dari itu, DPRD dan Pemkot harus kerja keras agar program-program prioritas Wali Kota sesuai visi-misi Beres Bogor Maju tetap bisa terlaksana dengan baik,” jelasnya.
Menurutnya, program yang dapat memperkuat perekonomian daerah perlu mendapat dukungan.
Baca Juga: Bantuan Beras 30 Kg Alokasi Juli-September 2026: Cek Kriteria DTSEN dan 3 Berkas Pengambilan
Pemkot akan berupaya menjaga agar keterbatasan ruang fiskal tidak menghambat program yang memiliki dampak terhadap perekonomian daerah.
“Hal-hal yang baik dan hal-hal yang memang dapat menguatkan perekonomian daerah ini harus kita support dan dukung,” katanya.
Dedie menegaskan KUA-PPAS 2027 yang telah disusun belum menjadi keputusan akhir mengenai APBD Kota Bogor 2027.
Dokumen tersebut masih akan dibahas lebih lanjut bersama DPRD sebelum masuk ke tahap penetapan APBD.
“Untuk KUA-PPAS 2027 sudah balance ya, tinggal nanti kita lanjut pembahasan di arah DPRD. Karena memang KUA-PPAS 2027 ini adalah tahapan untuk menuju APBD 2027,” tuturnya.
Ia menyebut ruang pembahasan masih terbuka hingga APBD 2027 disahkan. Karena itu, postur anggaran yang ada saat ini masih dapat mengalami penyesuaian.
“Intinya, di APBD yang nanti disahkan atau disetujui, kita akan lihat dan bahas lagi. Hasilnya yang tadi itu baru koma, masih lanjut sebelum titik,” pungkasnya. (uma)
Editor : Yosep Awaludin