RADAR BOGOR — Memasuki September, berbagai peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia kembali menjadi ingatan. Namun bagi mahasiswa IPB University, persoalan tersebut bukan sekadar masa lalu.
Berbagai kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan, kekerasan, konflik horizontal, persoalan ekologis, hingga ketimpangan agraria masih menjadi persoalan yang terus berulang hingga hari ini.
Berangkat dari keresahan tersebut, BEM KM IPB bersama Kastrat Ormawa Eksekutif PKU, BEM Fakultas IPB, dan Lapak Baca dari Lenterakyat melaksanakan PANTERA (Perlawanan Anti Tirani Rakyat) di Koin IPB, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Kamis, 3 September 2026.
Baca Juga: Soroti Aksi Pantera BEM KM IPB di Bogor, Anggota DPR Kamrussamad Ajak Mahasiswa Dialog
Presiden Mahasiwa IPB University, Abdan Rofi mengatakan, rangkaian kegiatan diawali di Rumput CCR IPB melalui kegiatan Kamisan yang menjadi ruang untuk kembali mengingat berbagai kasus kelam yang hingga kini belum memperoleh penyelesaian secara tuntas.
Bersamaan dengan itu, Lenterakyat menghadirkan lapak baca sebagai ruang literasi bagi mahasiswa untuk membaca dan merefleksikan berbagai persoalan sosial-politik yang terjadi di Indonesia.
"Setelah rangkaian Kamisan selesai, massa kemudian melakukan long march menuju Koin IPB," ujarnya kepada Radar Bogor, Jumat, 4 September 2026.
Setibanya di lokasi, aksi dilanjutkan melalui mimbar bebas yang diisi dengan orasi, puisi, dan monolog sebagai bentuk ekspresi mahasiswa dalam menyampaikan kritik terhadap kondisi demokrasi, HAM, dan kehidupan rakyat saat ini.
Menurutnya, kritik juga diarahkan pada persoalan penghilangan paksa aktivis serta berbagai kontroversi yang mengiringi perjalanan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
"Bagi massa aksi, pergantian pemerintahan tidak boleh menjadi alasan untuk mengubur kembali ingatan terhadap korban dan kasus-kasus yang belum memperoleh keadilan," ucapnya.
Namun PANTERA tidak hanya membawa isu masa lalu, karhutla dan persoalan agraria turut menjadi perhatian dalam aksi karena keduanya merupakan persoalan yang masih dihadapi masyarakat hari ini.
"Sebagai mahasiswa dari kampus yang memiliki akar kuat pada bidang pertanian, IPB memiliki tanggung jawab moral untuk turut bersuara atas persoalan lingkungan dan agraria," katanya.
Ia mengungkapkan, persoalan kebakaran hutan dan lahan tidak dapat hanya dilihat sebagai bencana ekologis, tetapi juga perlu dilihat dari aspek tata kelola lingkungan, tanggung jawab atas kerusakan ekologis, serta perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak.
"Di sisi lain, momentum September juga berdekatan dengan Hari Tani Nasional pada 24 September," lanjutnya.
Hal tersebut menjadi pengingat bahwa persoalan agraria masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama berkaitan dengan ketimpangan penguasaan tanah dan kebutuhan akan reforma agraria yang berpihak kepada rakyat.
"Setelah mimbar bebas, massa melakukan tabur bunga, menyalakan lilin, dan mengheningkan cipta untuk mengenang para korban kekerasan negara dan berbagai peristiwa kelam yang hingga hari ini masih menyisakan luka," bebernya.
Rangkaian aksi kemudian ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap Keluarga Besar Institut Pertanian Bogor kepada pemerintahan Prabowo-Gibran dengan empat tuntutan sebagai berikut.
1. Usut tuntas pelanggaran HAM yang belum selesai.
2. Hentikan polarisasi, pembenturan masyarakat, serta keterlibatan ormas yang menimbulkan konflik horizontal.
3. Dorong upaya pemerintah dalam mitigasi siklus karhutla serta tegakkan pertanggungjawaban atas kerusakan ekologis.
4. Wujudkan reforma agraria.
Ia menambahkan, melalui PANTERA, mahasiswa IPB ingin menegaskan bahwa September bukan sekadar bulan untuk mengenang, tetapi momentum untuk kembali menagih pertanggungjawaban negara. Sebab kasus yang tidak diselesaikan akan terus menjadi luka.
"Persoalan yang dibiarkan akan terus berulang dan sejarah yang dilupakan akan membuka ruang bagi ketidakadilan yang sama untuk kembali terjadi. Ketika negara memilih lupa, kami memilih mengingat. Ketika ketidakadilan terus berulang, kami memilih melawan," tutupnya. (Cr1)
Editor : Eka Rahmawati