RADAR BOGOR – Wali Kota Bogor Dedie Rachim menambah catatan baru dalam perjalanan akademiknya setelah resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad), Jumat 4 September 2026.
Gelar doktor itu jadi pencapaian akademik sekaligus bagian dari upaya Dedie Rachim memperluas wawasan dan pengetahuan yang dapat diterapkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dalam disertasinya, Dedie Rachim mengangkat sejumlah gagasan terkait penguatan tata kelola pemerintahan.
Salah satu fokus yang dibahas adalah pemanfaatan data sebagai fondasi dalam penyusunan kebijakan, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
Salah satu kebaruan atau novelty yang ditawarkan dalam disertasi tersebut berkaitan dengan pentingnya sentralisasi data nasional.
Konsep itu dinilai dapat membantu memastikan akurasi data sekaligus memperkuat interoperabilitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Baca Juga: Benarkah Teknologi Fast Charging Bikin Baterai Mobil Listrik Cepat Rusak? Ini Faktanya
Dedie Rachim Dorong Data Pemerintah Terintegrasi
Dedie Rachim berpandangan bahwa pemerintahan membutuhkan data yang akurat, terintegrasi, serta dapat digunakan dan dipertukarkan antarsistem.
Menurutnya, ketersediaan basis data yang sama dapat membantu pemerintah menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Sentralisasi data nasional yang dibarengi dengan interoperabilitas SPBE juga dinilai dapat mengurangi potensi perbedaan data antara satu lembaga dengan lembaga lainnya.
Perbedaan data, kata Dedie, berpotensi memengaruhi proses penyusunan kebijakan.
Karena itu, pemerintah perlu memiliki sistem yang memungkinkan data terintegrasi dan dapat dimanfaatkan secara bersama.
Ia menilai kesamaan basis data menjadi salah satu elemen penting agar pemerintah pusat maupun daerah mempunyai pijakan yang selaras ketika menyusun program dan menentukan kebijakan.
Tata Kelola Data Tak Sekadar Persoalan Teknologi
Dalam pandangan Dedie, penguatan tata kelola data pemerintah tidak hanya menyangkut pembangunan teknologi dan sistem digital.
Lebih dari itu, tata kelola data berkaitan erat dengan upaya membangun mekanisme pengambilan keputusan pemerintahan yang menggunakan informasi valid, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan data yang terkelola secara baik, proses perumusan kebijakan diharapkan dapat dilakukan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi di lapangan.
Hal tersebut juga dapat membantu pemerintah meminimalkan risiko lahirnya kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Baca Juga: BRI Dorong Generasi Muda Melek Finansial, Ini 3 Bekal Penting Kelola Keuangan
Gagasan tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam disertasi Dedie Rachim mengenai penguatan tata kelola pemerintahan berbasis data.
Gelar Doktor Jadi Pengingat untuk Terus Belajar
Dedie Rachim berharap hasil pemikiran yang dituangkan dalam disertasinya tidak berhenti sebagai capaian akademik semata.
Ia berharap gagasan tersebut dapat memberikan sumbangsih bagi penguatan reformasi birokrasi dan proses transformasi digital pemerintahan.
Pada akhirnya, penerapan tata kelola yang semakin baik diharapkan dapat berdampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
Bagi Dedie, gelar doktor yang diraihnya juga menjadi pengingat bahwa proses belajar dan pengembangan pengetahuan harus terus berlangsung.
Ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan doktoral diharapkan dapat diimplementasikan untuk memperkuat pengabdian kepada masyarakat, terutama dalam menjalankan tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan publik.
Perolehan gelar Doktor Ilmu Hukum dari Unpad tersebut sekaligus semakin mendorong Dedie Rachim untuk memperkuat tata kelola Pemkot Bogor agar lebih efektif, transparan, berbasis data, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (***)
Editor : Yosep Awaludin